Unit kerja Perencanaan dan Pengendalian Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Kabupaten Tapin, Senin (14/05/2018), sekaligus melakukan persiapan kegiatan tahun 2018 dan pemrograman kegiatan tahun 2019.


PPK Randal PIP Provinsi Kalimantan Selatan Irika Alundary menjelaskan, agar Kabupaten Tapin melengkapi dokumen RPIJM dan mereview kembali data RPIJM. Selain itu mengumpulkan data SPM bidang Cipta Karya sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014, juga melakukan pengumpulan data DDUB dan mengevaluasi pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun.

“Untuk data DDUB tahun 2017, Kabupaten Tapin belum menyerahkan data SPM-nya, sektor penyediaan air minum dari tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi kenaikan ke angka 50,4%, dari situ ke tahun 2017 terjadi penurunan ke angka 46,8 %. Kita berharap klarifikasi dari dinas terkait,” ujar Irika.

Lanjut Irika, kebenaran pengisian data SPM sangat penting mengingat target 100-0-100 pada tahun 2019 dan terkait kumuh Kabupaten Tapin belum mengeluarkan SK Kumuh, kecuali untuk Kota Rantau. “Diharapkan ke depan ada perhatian khusus terkait kumuh karena jika dilihat dari data SPM pun angkanya tidak bergerak dari 0,45% dari tahun 2015 pun terkait datanya yang tentu belum tertera di SK Kumuh harus dihitung ulang lagi,” pungkas Irika. (HRD KALSEL/ari)