Salah satu upaya strategis dalam rangka percepatan penanganan pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya dan Gerakan 100-0-100 pada tahun 2015-2019 adalah melalui pembangunan infrastruktur oleh multi pelaku dan multi pendanaan termasuk pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Oleh sebab itu, kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja PIP di Kabupaten/Kota adalah pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat. Guna menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: PR.01.03-DC/573 tentang Langkah-langkah Persiapan Pelaksanaan Administrasi Anggaran Kegiatan IBM dan telah diterbitkannya DIPA Kabupaten/Kota TA 2018 di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya perlu dilakukan pembinaan teknis terhadap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.


Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung E. Sunandar Rachman dalam acara pembukaan Pembinaan Teknis Aplikasi e-Monitoring DAK, Reguler dan SIPPa Bidang Cipta Karya Provinsi Lampung TA 2018, Senin(14/05/ 2018).

Sunandar mengatakan bahwa setiap Satuan Kerja di kabupaten/kota wajib melaksanakan pelaporan kemajuan fisik dan keuangan melalui sistem e-Monitoring Kementerian PUPR. Dalam rangka pelaporan kemajuan fisik dan keuangan dilakukan dengan aplikasi yang harus melibatkan personil yang handal dalam membangun sistem pelaporan secara disiplin mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan di lapangan, melalui kesempatan ini Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Lampung melaksanakan pembekalan teknis terhadap petugas aplikasi e-Monitoring DAK dan SIPPa Bidang Cipta Karya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan bidang ke-Cipta Karya-an di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Tujuan dari pelaksanaan pembekalan teknis adalah memberi pembinaan serta pemahaman bagi petugas yang ditunjuk sebagai petugas pelaporan dan petugas perbendaharaan dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat di kabupaten/kota,” ungkap Sunandar.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersosialisasikannya petunjuk langkah-langkah awal pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja PIP Kabupaten/Kota, terwujudnya pemahaman SDM Satuan Kerja PIP Kabupaten/Kota dalam proses administrasi anggaran kegiatan berbasis masyarakat, terwujudnya pemahaman dan keterampilan petugas pelaporan yang ditunjuk untuk menggunakan aplikasi e-monitoring yang wajib digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pencairan anggaran, pelaporan realisasi keuangan dan kemajuan fisik serta terwujudnya pemahaman dan keterampilan petugas SIPPa dalam proses perencanaan dan penganggaran bidang Cipta Karya melalui penggunaan aplikasi SIPPa.

Sunandar berharap partisipasi aktif dan kehadiran penuh dari para peserta rapat, khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Agar kegiatan ini dapat bermanfaat dan terlaksana dengan baik. (Methariska Sylvia–Randal Lampung/ari)