Dalam rangka pelaksanaan program Direktorat Jenderal Cipta Karya di Kota Ambon Provinsi Maluku, melalui PPK Perencanaan dan Pengendalian PIP Maluku melaksanakan Koordinasi dengan SKPD di Kota Ambon yang dilaksanakan di Ambon, Jumat (11/05/2018).


Kegiatan ini buka oleh Sekretaris Kota Ambon Anthony Gustaf Latuheru. Dalam sambutannya, Anthony menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pengendalian pada tahap perencanaan, pembangunan dan pemanfaatannya. 

Keputusan Walikota Ambon Nomor: 402 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Ambon, kawasan permukiman kumuh yang seluas 102,64 ha ini tersebar di 15 kelurahan dengan beragam tingkat kekumuhannya. 

Pada pertengahan tahun 2015 implementasi penanganan Kawasan Prioritas (klaster 3) sudah mulai dilakukan dengan adanya pembangunan dari program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). 

“Melalui keterpaduan infrastruktur permukiman di Kota Ambon yang merupakan bagian dari 32 kota prioritas penanganan kumuh nasional yang harus diselesaikan hingga tahun 2019 dengan kawasan penanganan sebagai pilot projectdi Kawasan Wain itu,” kata Anthony. 

Anthony berharap upaya semua pihak dalam mengoordinasikan pembangunan pada kawasan tersebut dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. (Randal Maluku/ari)