Ditjen Cipta Karya melalui Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan TA 2018 pada Satuan Kerja Penentu di lingkungan Ditjen Cipta Karya Wilayah Barat di Kota Pekanbaru, Selasa (24/04/2018).


Direktur Keterpaduan Infrastuktur Permukiman Ditjen Cipta Karya Dwityo A. Soeranto menjelaskan capaian realisasi fisik dan keuangan di masing-masing satuan kerja yang relisasinya masih rendah harus segera ditingkatkan, mengingat capaian targetnya masih di bawah dari rencana yang ditetapkan oleh Ditjen Cipta Karya.  

"Kami akan mendorong dan mengawal satuan kerja di provinsi yang capaian realisasi fisik dan keuangannya masih rendah untuk segera merealisasikan percepatan pelaksanaan TA 2018 sehingga tidak mengalami deviasi dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Ditjen Cipta Karya," tutur Dwityo.  

Sementara, Kasubdit Keterpaduan Pelaksanaan Agus Ahyar menjelaskan tujuan dari rapat koordinasi ini dalam rangka evaluasi kemajuan pelaksanaan anggaran dan pelelangan TA 2018 dan percepatan kegiatan TA 2018 yang mengalami deviasi dari rencana yang ditetapkan Kementerian PUPR. 

Agus mengungkapkan dari sebanyak 375 satker yang ada di Ditjen Cipta Karya, 185 satker yang ada di pusat maupun SNVT di provinsi ini tercatat dari anggaran Rp. 16 triliun, hampir 86% ada di satker sektoral yang jumlahnya 80 satker. Dari Rp. 16 triliun, 14 trilunnya ada di satker sektoral. Kemudian di wilayah barat dari Rp.16 triliun ada Rp. 9,76 triliun atau sekitar 60% dari pagu anggaran terkonsentrasi di 30 satker. 

"Kita berharap forum ini dapat dijadikan tempat berdiskusi untuk melakukan tindak turun tangan percepatan, baik fisik maupun penyerapan anggaran agar rencana pembangunan yang dilaksanakan di Ditjen Cipta Karya bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya dengan kecepatan, ketepatan yang kita harapkan bersama," tutup Agus.  (Yudi/RandalRiau/ari)