Unit kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sulawesi Utara beserta perwakilan Satker sektor bidang Cipta Karya Provinsi Sulawesi Utara mengadakan pertemuan dengan pemerintah Kota Tomohon untuk membahas kegiatan keterpaduan program bidang Cipta Karya di ruang rapat Kantor Bappeda Kota Tomohon, beberapa waktu lalu.


Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bappeda Kota Tomohon Erwinz Liuw dan dihadiri oleh Kepala Bidang Cipta Karya Provinsi Sulawesi Utara, Satker sektoral, PPK Randal PIP, tim KOTAKU dan instansi terkait Kota Tomohon. Dalam sambutannya, Erwinz mengapresiasi atas kehadiran dari seluruh instansi terkait baik dari provinsi maupun dari Kota Tomohon. Dalam rapat tersebut dibahas juga tentang program keterpaduan bidang Cipta Karya yang bertujuan untuk mewujudkan amanah yang tertuang dalam RPJMN melalui Gerakan 100-0-100.

Erwinz juga menambahkan Bappeda Provinsi Sulawesi Utara sangat mendukung program keterpaduan bidang Cipta Karya yang diusulkan di Kelurahan Lahendong. “Kami pun akan menjadikan perencanaan program keterpaduan infrastruktur permukiman bidang Cipta Karya ini sebagai suatu Pilot Project dalam penanganan kawasan kumuh yang ada di Kota Tomohon, serta kami akan menidaklanjuti usulan terkait pembangunan Ruang Terbuka Publik melalui dana CSR dari pihak swasta,” tutup Erwinz.

Sementara itu, PPK Randal PIP Provinsi Sulawesi Utara Doddy Soetopo menjelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan program keterpaduan infrastruktur permukiman ini, yaitu untuk menuntaskan suatu kawasan kumuh menjadi  suatu kawasan yang layak huni serta untuk menyejahterakan seluruh masyarakat. Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan berupa penanganan kawasan kumuh melalui program KOTAKU, pembangunan TPS 3R, program Hibah Air Minum dan DAK Sanitasi. “Kami berharap Pemerintah Kota Tomohon dapat mendorong pihak swasta yang memiliki dana CSR untuk dapat membangun Ruang Terbuka Publik sehingga suatu program keterpaduan bidang Cipta Karya di satu kawasan dapat terwujud. (MLQ/Randal Sulut/ari)