Ditjen Cipta Karya melalui Randal PIP Provinsi NTB melakukan Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik di Aula PIP2B, Rabu (18/04/2018). Rapat ini dipimpin Kabid Cipta Karya Arifuddin dan PPK Randal PIP Provinsi NTB Indra Rulianti, serta dihadiri oleh seluruh Satker sektor bidang Cipta Karya.


Kepala Satker PKP Provinsi NTB Arprialely Nirmala menjelaskan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2018 ini, diantaranya adalah program PISEW yang akan dilaksanakan di tiga Kabupaten Pulau Lombok, yaitu Kabupaten Lobar, Kabupaten Loteng, Kabupaten Lotim. “Dari tiga kabupaten ini satu kecamatan mendapatkan nilai pekerjaan senilai Rp. 600 juta untuk dua desa tapi harus sesuai dengan sasarannya, urgenitasnya sesuai kebutuhannya,” tutur Lely.

Khusus program Satker PSPLP, pembangunan sarana sanitasi di 10 desa Kabupaten Lombok Tengah, lokasinya sudah ditentukan dengan dana masing-masing desa Rp. 300 juta. Kemudian yang menjadi kriteria pemerintah dari dusun-dusun yang ada di desa adalah yang paling rawan sanitasi, stunting, dan dengan Kondisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dari yang dibangun program padat karya ini tergantung identifikasi kondisi yang dibangun. Serta kegiatan Sanimas ada lima paket yang berlokasi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kabupaten Bima dan Kota Bima

Untuk Satker PBL ada satu paket pengembangan kawasan Kota Pusaka di Cakra Negara, yang sudah berjalan 1,7 % pembangunannya. Serta untuk Satker PSPAM ada lima paket dan terdapat satu paket yang dilelang ulang.

Sementara Kepala Bidang Cipta Karya Arifuddim memberikan tanggapan dan harapan kepada semua Satker sektor bidang Cipta Karya, agar para Satker yang sudah memulai kegiatan lebih intens berkoordinasi dengan pemerinth daerah terkait dan masyarakat sekitar supaya tidak menimbulkan potensi-potensi yang mengganggu jalannya pekerjaan.

“Paket pekerjaan yang sudah terkontrak agar dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan tepat waktu. Apabila menemukan kendala agar cepat mencari alternatif supaya kegiatan pembangunan tidak terhambat. Untuk time schedule diharapkan progres setelah lebaran sudah 25%, dimana nnantinya akan ada monitoring dan evaluasi bersama Kepala Bidang, Kepala Seksi dan tim APBD lainnya,” tutup Arifuddin. (randal ntb/ari)