Unit kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Rapat Koordinasi Awal Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Bidang Cipta Karya Tahun 2018 di di Palangka Raya, Kamis (05/04/2018).


Acara ini dibuka oleh Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili Kasi PLPAM Junaidi. Dalam sambutannya Junaidi menyampaikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman di Provinsi Kalimantan Tengah, diharapkan komitmen dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengalokasikan pendanaan di sektor Cipta Karya serta membangun kemitraan dengan pihak swasta di daerah masing-masing.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menempatkan pembangunan infrastruktur permukiman sebagai urusan pemerintah konkuren, maka seharusnya Pemerintah Daerah memiliki peran terbesar dalam penanganannya. Pembagian porsi pendanaan juga telah diatur dalam strategi pendanaan Ditjen Cipta Karya tahun 2015-2019 dimana Pemerintah Pusat 35%, Pemerintah Daerah 25%, swasta 15%, masyarakat 15% dan PHLN 10%. Dalam hal ini unit kerja Randal PIP memiliki peran dukungan manajerial kepada Ditjen Cipta Karya, peran koordinasi dengan Satker Cipta Karya di tingkat provinsi, serta peran pembinaan kepada kabupaten/kota.

“Harapan saya, kegiatan rapat koordinasi ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan usulan kegiatan di tahun berikutnya yang mengacu pada percepatan pemenuhan target nasional 100-0-100,” tutur Junaidi.

Sementara itu PPK Randal PIP Provinsi Kalimantan Tengah Hotman Frian Pandingan mengharapkan, dengan ditargetkannya capaian 100% akses air minum layak, 0% kawasan kumuh perkotaan, dan 100% akses sanitasi layak di tahun 2019 atau yang kita sebut sebagai Gerakan Nasional 100-0-100 menjadi tantangan terbesar bagi kita semua baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur dasar. Dalam pelaksanaannya juga diperlukan beberapa pendekatan seperti membangun sistem yang tepat, fasilitasi Pemerintah Daerah, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan daerah sangat diharapkan.

Narasumber yang hadir yaitu Kepala Subdit Perencanaan dan Kemitraan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Edward Abdurrachman, Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Syayuti, dan PPK Randal PIP Provinsi Kalimantan Tengah.

Rapat ini juga dihadiri oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman dari 14 kabuapten/kota, serta Satker sektoral bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Tengah. (Tiwi/Randal Kalteng/ari)