Unit kerja Perencanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Riau menyelenggarakan Rapat Koordinasi Awal Tahun (Rakorwal) Bidang Cipta Karya TA 2018 di Pekanbaru, Rabu (28/03/2018). Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Irfan Tasbih. Rakorwal ini dihadiri oleh PPK Randal PIP Pusat, Kepala Bappeda Provinsi Riau, Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Kasatker PSPAM Provinsi Riau, Kasatker PSPLP Provinsi Riau, Kasatker PBL Provinsi Riau, PPK Randal PIP Provinsi Riau, para stakeholder Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Riau, serta Kasatker PKP.


“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Randal PIP di tingkat provinsi TA 2018. Selain itu kegiatan ini bertujuan menindaklanjuti persiapan kegiatan TA 2019 yang telah dibahas dalam kegiatan Pra Konreg yang telah dilaksanakan di Kota Jambi beberapa waktu lalu. Pemerintah Pusat melalui unit kerja Randal PIP melaksanakan pertemuan ini dengan maksud mewujudkan suatu keselarasan serta keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan bidang Cipta Karya di kabupaten/kota khususnya yang ada di Provinsi Riau," tutur Irfan.

Irfan berharap agar Rakorwal ini mampu mengnyinergikan seluruh unsur bidang Cipta Karya yang ada di Provinsi Riau terutama terkait dengan program perencanaan melalui isu dan kebijakan strategis yang ada di kabupaten/kota dan Provinsi Riau pada umumnya, serta menghasilkan output yang nyata, teraplikasikan dengan baik, dan pembangunan yang direncanakan bisa bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Riau.

Sementara Kepala Seksi Keterpaduan Pembiayaan Direktorat KIP Fajar Santoso Hutahaean mengungkapkan, terkait program dan isu strategis bidang Cipta Karya tahun 2018, masalah keterpaduan infrastruktur permukiman harus ada regulasinya yang menaungi baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Keterpaduan program berangkat dari arahan rencana pembangunan dan arahan rencana spasial (RTRW, RDTR, RKP, dan sebagainya) yang mana dokumen ini penting dimiliki oleh kabupaten/kota sebagai acuan dasar untuk melakukan pembangunan infrastruktur. 

Permasalahan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di perkotaan dan ketidaksiapan kota menghadapi urbanisasi menyebabkan semakin pesatnya pertumbuhan permukiman kumuh dan terbatasnya pelayanan dasar perkotaan. Untuk mengatasi permasalahan ini harus membangun infrastruktur yang memadai khususnya di sektor air minum aman dan sanitasi layak. “Selain itu untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan, tahun 2018 ini pemerintah fokus pada program pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan antar daerah, dan penciptaan lapangan kerja khususnya dengan pendekatan padat karya, yaitu pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat seperti KOTAKU, Pamsimas, Sanimas, PISEW, serta TPS 3R,” tambah Fajar.(Yudi/Randal Riau/ari)