Memasuki tahun 2018, tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan menjadi bertambah besar. Sebagai upaya mempersiapkan perangkat Satker Randal PIP dari pusat hingga provinsi dalam rangka meningkatkan kualitas keterpaduan pembangunan di bidang Cipta Karya. Satker Randal PIP dibentuk sebagai perangkat Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) untuk menjamin pelaksanaan keterpaduan infrastruktur permukiman dapat terimplementasi secara konsisten dari pusat hingga daerah.


Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur KIP Dwityo A. Soeranto dalam acara Pembekalan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman TA 2018 di Kota Denpasar, Selasa (20/03/2018).

Menurut Dwityo, keterpaduan infrastruktur permukiman memiliki makna penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan yang mengedepankan pendekatan terpadu akan menghasilkan kualitas pembangunan yang lebih baik dengan mekanisme pelaksanaan yang terstruktur, efisien, dan fokus pada permasalahan yang dihadapi.

“Saya tidak berbicara keterpaduan hanya semata sebagai jargon. Keterpaduan pembangunan merupakan tahapan pendekatan yang utuh dari mulai perencanaan, pemrograman, monitoring, dan evaluasi, dimana seluruh tahapannya didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang akurat serta akuntabel,” tegas Dwityo.

Dalam kesempatan ini, Dwityo menyampaikan beberapa hal penting dalam rangka penajaman pada saat Rakorwal Satker Randal PIP yaitu seperti pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian PUPR, perencanaan dan pemrograman yang terpadu di 2019, pelaksanaan keterpaduan pembangunan skala kawasan TA 2018, peningkatan kualitas keterpaduan pemantauan dan evaluasi, peningkatan kualitas data (spasial, visual, ataupun sektoral), serta publikasi hasil pembangunan bidang Cipta Karya yang konsisten dan berkualitas.

Dwityo berharap kegiatan ini dapat memberikan pesan khusus kepada Kasatker Randal PIP, agar acara ini tidak hanya menjadi kegiatan rutin yang asal dilaksanakan lalu kemudian dilupakan. Semoga kegiatan ini memberikan penguatan kepada para peserta yang hadir, karena Randal PIP merupakan garda terdepan Direktorat KIP dalam memastikan terlaksananya keterpaduan pembangunan di masing-masing provinsi.

“Para PPK Randal PIP Provinsi beserta jajarannya harap mengikuti kegiatan ini dengan serius, tidak main-main. Kegiatan pembekalan bukan hanya diskusi satu arah antara pembicara dan peserta, tetapi diskusi antar para pelaku provinsi sehingga bisa terjadi knowledge sharing dalam menyelesaikan persoalan di masing-masing provinsi,” tutur Dwityo. (randal Bali/ari)