Salah satu tantanganpembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah pemenuhan target capaian akses pelayanan air minum sebesar 100%.Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya Dwityo A. Soeranto dalam acara Lokakarya Program Penyediaan Air Minum Perkotaan Nasional (National Urban Water Supply/NUWAS) yang dilaksanakan di Jakarta, Rabu (14/03/2018).


“Dalam rangka mencapai target tersebut, salah satu upaya yang ditetapkan oleh Ditjen Cipta Karya pada Rencana Strategis tahun 2015-2019 antara lain melalui kontribusinya dalam pembangunan infrastruktur SPAM perkotaan. Untuk melaksanakan upaya tersebut di atas, dibutuhkan dukungan pendanaan yang besar. Memperhatikan kemampuan pemerintah untuk membiayai kebutuhan ini sangat terbatas maka pemerintah terus berupaya menggali sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri,” kata Dwityo. 

Dwityo menjelaskan, kebutuhan pendanaan untuk memenuhi target nasional bidang Cipta Karya sampai dengan tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp. 800 triliun, sedangkan ketersediaan dana APBN untuk 5 tahun yang akan datang sangat terbatas yaitu sebesar Rp. 128 triliun, sehingga terdapat gap kebutuhan pendanaan yang sangat besar. Dalam rangka mengurangi gap tersebut, perlu adanya alternatif sumber pendanaan lainnya untuk membiayai kegiatan bidang Cipta Karya. Salah satu alternatif sumber pendanaan lain yang potensial untuk membiayai kegiatan bidang Cipta Karya adalah melalui pemanfaatan pinjaman luar negeri. 

Dalam DRPLN-JM (Blue Book) 2015-2019 yang diteliti Bappenas, telah tercantum kegiatan National Urban Water Supply Project (NUWSP) sebesar USD 100 juta. NUWSP merupakan inisiasi platform program NUWAS. Adapun 3 tujuan kegiatannya yaitu memperbaiki dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air minum perpipaan di daerah perkotaan, meningkatkan kapasitas dan sumberdaya manusia, mendorong peningkatan investasi di tingkat Pemerintah Daerah untuk air minum perkotaan, serta menyempurnakan kebijakan dan strategi pemerintah di sektor air minum perkotaan, pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi. 

Kegiatan NUWSP terdiri dari 4 komponen, yaitu investasi untuk infrastruktur penyediaan air minum perkotaan sebesar USD 70 juta, bantuan teknis dan peningkatan kapasitas Pemdadan PDAM sebesar USD 10 juta, dukungan bagi Pemerintah Pusat dalam pengembangan kebijakan dan strategi peningkatan pelayanan air minum sebesar USD 5 juta, serta dukungan manajemen dan pelaksanaan kegiatan sebesar USD 15 juta. 

Lanjut Dwityo, yang menarik tentang komponen investasi untuk infrastruktur penyediaan air minum perkotaan ini akan dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu pertama Bantuan Stimulan(Seed Grant)merupakan bantuan program yang diberikan kepada Pemda dengan kriteria PDAM kategori “kurang sehat” dan cakupan pelayanan di bawah 50% atau belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bantuan Stimulan diberikan hanya satu kali dan akan dilaksanakan secara terintegrasi dengan program bantuan teknis dan peningkatan kapasitas. 

Kedua, Bantuan Program Pendamping (Matching Grant) diberikan kepada Pemda sebagai insentif untuk mendorong pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif bagi pengembangan SPAM di daerahnya. Sumber pembiayaan alternatif tersebut merupakan sumber pendanaan di luar pemerintah, misalnya pinjaman Perbankan, pinjaman dari PT.SMI atau RIDF, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), business to business, serta Corporate Social Responsibility (CSR). Bantuan program pendamping ditujukan bagi Pemda yang memiliki kriteria PDAM kategori “sehat”dengan cakupan pelayanan di atas 50% dan sudah memenuhi SPM, serta sudah atau akan memanfaatkan sumber pembiayaan alternatif. 

Ketiga, Bantuan Berbasis Kinerja (Performance Based Grant) digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan perluasan cakupan daerah pelayanan dalam rangka pencapaian target key performance indicators, utamanya terkait penurunan Non Revenue Water (NRW) dan efisiensi energi. Dwityo menambahkan, lokasi kabupaten/kota penerima bantuan berbasis kinerja telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Keuangan melalui rekomendasi teknis Ditjen Cipta Karya. Saat ini, usulan kegiatan NUWSP telah tercantum dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN)/Green Book tahun 2017 dan telah dilakukan Appraisal Mission oleh Bank Dunia untuk menilai kesiapan kegiatan agar dapat diimplementasikan. 

Direncanakan pada bulan April 2018 akan dilakukan proses negosiasi pinjaman NUWSP antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia, dan diharapkan akan efektif selambatnya pada pertengahan tahun 2018.Ditjen Cipta Karya bersama Bappenas dan Bank Dunia telah melakukan penjaringan terhadap 49 kabupaten/kota yang menjadi target prioritas dukungan investasi melalui kegiatan NUWSP. Pelaksanaan kegiatan NUWSP pada lokasi prioritas ini akan dimulai pada tahun pertama pelaksanaan, sehingga diperlukan adanya kemantapan kesiapan Pemda dan PDAM kabupaten/kota prioritas melalui lokakarya ini. 

Dwityo berharap melalui lokakarya ini dapat teridentifikasi kesiapan serta tindak lanjut atau rencana aksi yang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga implementasi kegiatan pembangunan infrastruktur air minum perkotaan melalui NUWSP dapat segera dilaksanakan. Hal ini yang secara langsung dapat mempercepat pencapaian target akses air minum universal pada tahun 2019. (ari)