Ditjen Cipta Karya melalui Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman melaksanakan kegiatan Konsolidasi Data Pelaksanaan TA 2017 dan TA 2018 di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Yogyakarta, Senin (12/03/2018). Tujuan dari acara ini yaitu untuk menyampaikan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang pelaksanaan kegiatan TA 2017, terkait dengan verifikasi akhir data pelaksanaan kegiatan TA 2017 pada e-monitoring dan pengelolaan data pelaksanaan kegiatan TA 2018, untuk mendukung percepatan pelaksanaan lelang maupun percepatan penyerapan anggaran.


Dalam pembukaan acara tersebut Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Dwityo A. Soeranto menyampaikan bahwa berdasarkan laporan terakhir pelaksanaan anggaran TA 2017 Ditjen Cipta Karya melalui e-monitoring, data realisasi keuangan Ditjen Cipta Karya sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebesar 89,69%. Bila dibandingkan dengan prognosis yang diinput ke dalam e-monitoring sebesar 90,05%, maka deviasi antara realisasi dengan prognosis adalah sebesar 0,36%.

“Adapun dalam rangka percepatan pelaksanaan TA 2018, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah untuk segera melaksanakan dan melaporkan progres pelelangan kegiatan TA 2018 dalam e-monitoring, melakukan penyerapan anggaran dan menginput progres fisik dan keuangan ke dalam e-monitoring, menyampaikan identifikasi potensi permasalahan dan tindak lanjut yang diperlukan melalui e-monitoring, segera menyelesaikan persyaratan untuk pembukaan dana blokir, dan segera melaksanakan proses revisi anggaran TA 2018 serta melakukan update alokasi anggaran ke dalam e-monitoring setelah revisi DIPA disahkan,” kata Dwityo.

Dwityo menambahkan, di TA 2018 ini pemerintah telah memulai program padat karya, dengan melibatkan masyarakat untuk turut membangun infrastruktur. Untuk memastikan program padat karya mencapai target, pelaporan realisasi pelaksanaannya dilakukan secara rutin melalui e-monitoring. Pelaporan ini memerlukan perhatian bersama, karena pelaksanaannya dipantau langsung oleh Presiden.

“Diharapkan agar Kasatker, PPK, pejabat pengadaan barang dan jasa, asisten pelaksana, dan petugas pelaporan dari seluruh satuan kerja di Ditjen Cipta Karya bersungguh-sungguh dalam menyajikan data yang akurat, terkini, dan akuntabel sesuai dengan prinsip kebijakan satu data. Produsen data pelaksanaan adalah para satker di lingkungan Ditjen Cipta Karya yang tugasnya antara lain menghasilkan data dengan mengumpulkan, menyusun, dan mengolah data sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku,” tutup Dwityo.

Acara tersebut dihadiri oleh Kasatker, PPK, pejabat pengadaan barang dan jasa, asisten pelaksana, dan petugas pelaporan dari seluruh satuan kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya di Pulau Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, serta satuan kerja di lingkungan Sekretariat Ditjen Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, dan Direktorat Bina Penataan Bangunan. (randal diy/ari)