Dalam program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman di Provinsi Sulawesi Selatan, serta penajaman program dan penganggaran bidang infrastruktur permukiman tahun 2019, PPK Randal Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Rapat Koordinasi Awal Tahun Bidang Infrastruktur Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Makassar, Kamis (08/03/2018).


Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulsel Sumi Heriza Sikki mengatakan Pemerintah Provinsi yang difasilitasi oleh Randal Provinsi Sulsel telah menyusun Rencana Aksi Daerah sebagai tindak lanjut arahan yang tertuang dalam Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Ditjen Cipta Karya 2015-2019, dimana dalam RAD telah dibuat target pencapaian Gerakan 100-0-100 di tahun 2019. Telah disusun kerangka pendanaan multi stakeholder dan kerangka kelembagaan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan infrastruktur di atur secara bersama, baik secara program dan pendanaan untuk menyamakan persepsi dan mempertegas kembali fungsi, peran dan kewenangan seluruh level pemerintahan dalam rangka mendukung Gerakan 100-0-100,” tutur Sumi. 

Sumi menambahkan, untuk itu pada kesempatan ini diharapkan dapat menghasilkan arahan dan kebijakan kegiatan tahun 2018 dan 2019 serta hasil evaluasi kegiatan APBN TA 2017 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman dapat terukur output dan outcomenya. 

Sementara itu PPK Randal Provinsi Sulsel Suryanti Adnan menambahkan Randal harus meningkatkan kualitas perencanaan dalam RPIJM, membuat perencanaan yang lebih terpadu dalam lintas kawasan perkotaan dan perdesaan dengan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada. Keterpaduan program, penganggaran APBN/APBD I dan II sektor dan stakeholder APBN sebagai stimulan akan membantu meningkatkan kebutuhan akan permukiman layak bagi semua, aman dan berkelanjutan dengan kebijakan dan prioritas sesuai kewenangan yang di atur. Pemda diharapkan bisa berkontribusi lebih besar dan lebih aktif dalam pemenuhan kebutuhan dasar di daerah masing-masing dengan mengacu pada aturan terkait kewenangan serta kebijakan didaerahnya. (randal sulsel/ari)