Randal PIP Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Rapat Koordinasi Awal Tahun Bidang Cipta Karya Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018, Kamis (1/03/2018). Acara dibuka oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo yang diwakili oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Gorontalo Iwan Mokoginta.


Iwan mengungkapkan rapat koordinasi ini diselenggarakan guna mensinergikan sumber daya pembangunan bidang PU dan permukiman yang dimiliki Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Pemerintah Daerah. Melalui penyelenggaraan acara ini diharapkan dapat dihasilkan rancangan program tahunan yang lebih matang, baik untuk tahap persiapan, konstruksi, operasi, pemeliharaan, maupun pemanfaatan pasca konstruksi. 

Selain itu, rapat ini untuk melakukan penajaman program/kegiatan melalui identifikasi isu-isu strategis masing-masing wilayah serta kebutuhan penanganannya dengan mengedepankan keterpaduan antar sektor berbasis wilayah dan teridentifikasi kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dan dibiayai oleh APBN tahun 2018, serta diperlukan pengecekan readines criteria kegiatan yang akan diusulkan pada TA 2018 sehingga tidak terjadi masalah-masalah pada pelaksanaan kegiatan. 

“Pada Pra Konsolidasi Regional kegiatan tahun 2019 Kementerian PUPR dimana untuk Cipta Karya tercapai kesepakatan antara lain pembangunan SPAM IKK Kota Gorontalo yang perlu didorong dari Pemerintah Kabupaten/Kota dengan koordinasi Ditjen Cipta Karya ke Ditjen SDA, pengembangan jaringan perpipaan Bone Bolango diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan idle capacity. Saat ini masih dalam proses penyiapan dokumen readiness criteria yang diajukan tahun 2020, rencana review design untuk pembangunan TPA Regional Talumelito yang lahannya dilalui pembangunan GORR  perlu rekomendasi dari Pemerintah Provinsi, dan dari 8 program arahan BPIW yang diajukan, terdapat 7 program yang masuk ke baseline dan terdapat 1 program yang masuk ke STOK dengan alasan idle capacity,” ungkap Iwan. 

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Gorontalo Sulastri Husain dalam paparannya mengungkapkan agar kebijakan keterpaduan pembangunan infrastruktur menggunakan pendekatan pembangunan holistik, integratif, tematik dan spasial, dikarenakan untuk mencapai sasaran pembangunan yang menjadi sasaran prioritas daerah perlu adanya koordinasi multi sektor antar SKPD terkait, Pemerintah Daerah dan kabupaten/kota yang dilakukan secara terintegrasi melalui berbagai program dan kegiatan yang saling mendukung dan pertumbuhan infrastruktur di beberapa kawasan tertentu yang memiliki tema khusus serta memiliki lokasi dan keterpaduan. 

Peserta kegiatan rapat koordinasi ini berjumlah 40 orang yang terdiri dari Bappeda Provinsi, Kabupaten/Kota, Dinas PU Kabupaten/Kota, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi/Kabupaten/Kota, dan PDAM Kabupaten/Kota serta Satker  APBN di lingkungan Cipta Karya Provinsi. (randal gorontalo/ari)