Unit kerja Perencanaan dan Pengendalian (Randal PIP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengadakan Rapat Koordinasi Awal Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya, Kamis 


Rapat dihadiri oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi NTT, Direktorat KIP, Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, para Satker di lingkungan Ditjen Cipta Karya Provinsi NTT, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT beserta jajaran dari kabupaten/kota, Dinas Pekerjaan Umum kabupaten/kota, BLH kabupaten/kota, para Direktur PDAM kabupaten/kota. Acara tersebut di buka oleh Sekretaris Daerah Permerintah Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing. 

Benediktus menyampaikan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Ditjen Cipta Karya telah menyusun dan menetapkan sasaran program yang dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 yaitu permukiman berkelanjutan 100-0-100 terdiri atas terpenuhinya penyediaan air minum 100% untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung menuju Kota Tanpa Kumuh 0%, terpenuhinya penyediaan sanitasi 100% untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui Gerakan Nasional 100-0-100, yang diharapkan cakupan pelayanan air minum yang kini baru mencapai 70,5% berkembang menjadi 100%, dan sanitasi yang awalnya 62,4% juga dapat mencapai 100% pada akhir tahun 2019 serta mengurangi luas permukiman kumuh secara nasional yang saat ini mencapai 38.431 Ha sehingga bisa menjadi 0 Ha pada tahun 2019. 

Menurut Benediktus, berdasarkan data BPS tahun 2017 di Provinsi NTT, capaian cakupan pelayanan air minum tahun 2016 sebesar 65.20% yang meningkat sebesar 5,16% dari tahun 2015, dan capaian sanitasi sebesar 45.31% meningkat sebesar 4.85% dari tahun 2015, sedangkan penanganan permukiman kumuh hanya dari sektor pengembangan kawasan permukiman dan program KOTAKU sebesar 33.12% dari total luasan kumuh di Provinsi NTT. Peningkatan capaian ini harus lebih ditingkatkan lagi khususnya melalui program-program prioritas dengan skema keterpaduan program sehingga dapat mempercepat pencapaian target sampai tahun 2019.

Berdasarkan Rencana Aksi Daerah (RAD), jumlah dana yang dibutuhkan untuk memenuhi target Gerakan 100-0-100 sampai tahun 2019 di Provinsi NTT untuk sektor air minum membutuhkan pendanaan sebesar Rp. 978.84 miliar, air limbah Rp. 72.51 miliar, persampahan sebesar Rp. 84.59 miliar, dan penanganan kumuh sebesar Rp. 72.51 miliar. Kebutuhan pendanaan APBN untuk target Gerakan 100-0-100 mencapai lebih dari Rp. 751,8 triliun, sedangkan APBN 2015-2019 untuk membiayai program dan kegiatan bidang Cipta Karya hanya mencapai Rp. 124,9 triliun atau 17% dari kebutuhan dana. Kapasitas kemampuan pendanaan dan sumber daya yang terbatas untuk pencapaian target tersebut membutuhkan keterpaduan program dan kemitraan pembangunan infrastruktur permukiman melalui proses pembangunan yang terpadu/terintegrasi, partisipatif dan terkendali dengan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota, swasta dan masyarakat. 

Benediktus menambahkan untuk persiapan kegiatan Pra Konsultasi Regional Kementerian PUPR wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara yang dilaksanakan pada akhir bulan Februari 2018 ini maka akan dilaksanakan penyiapan usulan program bidang Cipta Karya tahun 2019 yang diusulkan sesuai arahan kebijakan program tahun 2019. Usulan program bidang Cipta Karya dalam Memorandum Program dan arahan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebesar Rp 1,1 triliun dimana usulan baselinesebesar Rp, 298,44 miliar dan stock program sebesar Rp. 43,67 milyar.  Usulan program yang telah diusulkan perlu di koordinasikan dan dikonsolidasikan berkaitan dengan kesiapan program dan readiness criteria setiap usulan kegiatan. Selain itu untuk keterpaduan program di Provinsi NTT tahun 2019 diarahkan pada lokasi peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kota Kupang. (Erwin/RANDAL-NTT/ari)