Balai Diklat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah Medan I menggelar Diklat Pejabat inti Satuan Kerja Bidang Perumahan di Kota Pekanbaru, Kamis (15/02/2018 sampai 02/03/2018). Tujuan dari kegiatan pendidikan dan pelatihan pejabat inti Satuan Kerja bidang perumahan ini dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya pejabat inti di lingkungan Kementerian PUPR. Selain itu tujuan lain dari Diklat ini adalah untuk memperoleh aparatur yang berintegritas, kompeten, profesional, dan berkinerja tinggi di era globalisasi serta dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat dan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat yang semakin baik.


Kegiatan Diklat ini diikuti oleh pejabat-pejabat tingkat Satker, PPK, asisten,  maupun pejabat inti di Satker masing-masing dari berbagai provinsi. Selanjutnya penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur ke-PU-an juga memerlukan dukungan SDM yang berkualitas dan profesional. Sementara SDM yang berkualitas dan profesional dimaksud masih sangat terbatas dan terjadi kesenjangan, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi yang salah satunya dengan upaya penyelenggaraan diklat seperti halnya Diklat Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) bidang permukiman.

Kasubdit Pengeloaan Data dan Sistem Informasi (PDSI) Sri Murni E.K. menjelaskan bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi para Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya para Pejabat Inti Satuan Kerja dan Asisten potensial, maka Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian PUPR menyelenggarakan berbagai diklat berbasis kompetensi, termasuk pelatihan Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) 1 bidang Permukiman yang merupakan persyaratan menduduki jabatan asisten Satker di lingkungan Ditjen Cipta Karya. 

Sri Murni menambahkan para Pejabat Inti Satuan Kerja baik yang sudah menjabat maupun yang kedepannya akan menjawab dituntut profesional dalam masalah pelaksanaan pelaporan khususnya laporan keuangan, Laporan Barang Milik Negara (BMN), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Laporan Pelaksanaan Kegiatan/Anggaran di lingkungan Ditjen Cipta Karya dan juga konsolidasi data visual bidang infrastruktur yang tertuang pada apliaksi E-Monitoring. "Kepatuhan Kasatker dalam menyampaikan laporan menjadi salah satu pertimbangan penilaian kinerja Kasatker dalam penentuan dan penetapan Kasatker selanjutnya," imbuh Sri Murni. (M/Randal Riau/ari)