Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan Kick Off Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2018 di Kantor Balai Uji Coba Sistem Diklat Perumahan dan Permukiman (BPSDM) Semarang, Senin (12/02/2018).


Acara Kick Off Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018 ini dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekda Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono, Sekretaris Jendral Kementerian PUPR Anita Firmanti, Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo dan Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Dwityo A Soeranto.

Kegiatan tersebut dihadiri 350 peserta yang terdiri dari Kepala Satuan Kerja dan PPK Perencanaan dan Pengendalian PIP Provinsi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya serta Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

Konsultasi Regional Kementerian PUPR tahun 2018 ini dibuka oleh Menteri PUPR. Dalam sambutannya, Basuki menyampaikan bahwa kebijakan program infrastruktur PUPR tahun 2019 diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja serta pemerataan hasil pembangunan sebagai upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah. Salah satu program yang dilakukan adalah padat karya tunai dan penyelesaian infrastruktur yang sudah dicanangkan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan uang yang beredar di masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan petani sehingga ekonomi desa tumbuh dengan baik.

Basuki juga menegaskan pada tahun 2019 tidak ada lagi yang berorientasi untuk memulai pekerjaan baru yang sifatnya kontrak tahun jamak, kecuali bendungan dan irigasi/air baku  untuk mendukung fungsi bendungan. Tahun 2019 lebih berfokus untuk menyelesaikan proyek infrastruktur, sehingga tidak ada pembanguan yang mangkrak di tengah jalan, terutama Proyek Strategis Nasional (PSN).

Untuk itu Menteri Basuki mengingatkan kepada seluruh Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah agar lebih mempertajam program - program kerja dengan beberapa target prioritas tahun 2019. (AYS_randaljateng/ari)