Unit kerja Randal PIP Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi Awal Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Bidang Cipta Karya Tahun 2018, di Ternate, Rabu(14/02/2018).


Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan perencanaan dan pengendalian program infrastruktur permukiman di tingkat provinsi tahun 2018, yang diikuti oleh peserta dari OPD kabupaten/kota, provinsi serta Satker sektoral Ditjen Cipta Karya. 

Dalam sambutannya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara Djafar Ismail mengatakan terdapat beberapa hal yang menjadi poin penting dalam rapat ini diantaranya yaitu, kesamaan persepsi dan rencana pelaksanaan kegiatan terkait perencanaan dan pengendalian tahun 2018 bidang Cipta Karya, data kesiapan/readiness criteria untuk program arahan BPIW tahun 2019 dan usulan kegiatan pada memorandum program untuk penyiapan Pra Konreg. 

Dalam Rakor ini juga dihadiri oleh narasumber yaitu Kasubdit Keterpaduan Pelaksanaan, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Agus Ahyar yang memaparkan materinya tentang isu strategis bidang Cipta Karya. Agus menyampaikan bahwa ketidaksiapan kota menghadapi urbanisasi menyebabkan semakin pesatnya pertumbuhan permukiman kumuh dan terbatasnya pelayanan dasar perkotaan, sehingga berakibat pada backlog kebutuhan dengan penganggaran. 

"Strategi keterpaduan infrastruktur permukiman mencakup regulasi, keterpaduan program, kemitraan dan pendanaan, serta yang menjadi poin penting sesuai dengan Instruksi Presiden untuk pelaksanaan tahun 2018 adalah memperkuat sinkronisasi, keterpaduan, sinergi antar kegiatan yang didanai APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, dan APBN, serta dana desa,  perencanaan dan penganggaran yang fokus, tingkatkan belanja publik, efisiensi terhadap belanja operasional, program swakelola padat karya cash for work, agenda strategis Indonesia akan menjadi tuan rumah acara Internasional,"  ujar Agus. (randal maluku utara/ari)