Satuan Kerja Pengendalian dan Perencanaan (Satker Randal) Provinsi Gorontalo melaksanakan WorkshopGrand Desain Rencana Aksi Daerah (RAD) 100-0-100 Bidang Cipta Karya dan Konsolidasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI),e- MON, SIPPA dan LakipRandal Program Infrastruktur Permukiman TA.2016, diGoron

<p style="text-align: justify;">Satuan Kerja Pengendalian dan Perencanaan (Satker Randal) Provinsi Gorontalo melaksanakan WorkshopGrand Desain Rencana Aksi Daerah (RAD) 100-0-100 Bidang Cipta Karya dan Konsolidasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI),e- MON, SIPPA dan LakipRandal Program Infrastruktur Permukiman TA.2016, diGorontalo, Kamis (2-6/06/2016)</p> <p style="text-align: justify;">Pemerintah saat ini memiliki target yang cukup besar hingga tahun 2019, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar. Pemerintah berusaha untuk melakukan percepatan peningkatan kualitas infrastruktur di seluruh sektor. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pondasi yang kuat dalam menyongsong bonus demografi yang akan menghampiri di tahun 2025. Oleh sebab itu, dalam dokumen RPJMN tahun 2015-2019, Pemerintah mentargetkan 100% akses air minum layak, 0% kawasan kumuh perkotaan dan 100% akses sanitasi layak.</p> <p style="text-align: justify;">Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo Hendry F.Djuuna mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menterjemahkan target tersebut menjadi sebuah gerakan 100-0-100, dimana pihaknya mengajak seluruh elemen untuk berkolaborasi bersama dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam mewujudkannya, kita telah sepakat untuk melaksanakannya dalam 3 pendekatan yaitu membangun sistem, fasilitasi Pemerintah Daerah dan memberdayakan masyarakat. Ketiga pendekatan tersebut diharapkan mampu merubah paradigma perencanaan dan pemrograman yang<em>business as usual</em>menjadi proses yang progressif dan menghasilkan kegiatan-kegiatan yang fokus pada penanganan masalah penyediaan layanan dasar, tutur Hendry.</p> <p style="text-align: justify;">Hendry mengutarakan, peran Satker Randal dalam hal ini menjadi strategis terkait penyelesaian itu. Sebagai Satker manajemen pengendalian pembangunan maka peran yang dimiliki Satker Randal harus dimaksimalkandan perlu dukungan baik dari kementerian, provinsi maupun kabupaten/kota.</p> <p style="text-align: justify;">Hal yang menjadi perhatian kami terkait pelaksanaan kegiatantersebutdi tahun 2016,adalah menyusunRencana Aksi Daerah 100-0-100 Provinsi. Rencana aksi ini akan menjadi panduan bagi Ditjen Cipta Karya dalam menyusun rencana program hingga tahun 2019 dalam mencapai target 100-0-100dimanaRandal memiliki peran memfasilitasi penyusunan RAD bersama Satker Sektor dan Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama dalam rangka menyepakati target pencapaian kita hingga tahun 2019 sampai ke tingkat kabupaten/kota.Untuk mencapai target 100-0-100, Randal dalam menjalankan tugas tersebutperlu diperkuat dalam menjamin keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman mulai dari sinkronisasi kebijakan, integrasi pelaksanaan, hingga sinergi antar<em>stakeholder</em>di tingkat provinsidan kabupaten/ kota, kata Hendry.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara, Kasubdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi yang merangkap Koordinator Wilayah IV (Sulawesi) Perencanaan danPengendalian PIP Subdit Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Sri Murni Edi menyampaikan Rencana Aksi Daerah Gerakan 100-0-100 disusun untuk mendukung Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimanaUrusan Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman ditetapkan sebagai urusan pemerintahan wajib pelayanan dasardan Rencana Aksi Daerah Gerakan 100-0-100 dapat sebagai rencana capaian SPM Provinsi dalam Urusan Pekerjaan Umum,Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman sesuai yang diamanatkan di UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(anto-randal gorontalo/ari)</p>