Dalam rangka penyusunan rencana kerja tahun 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan Pra Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018 di Semarang, Senin (12/02/2018).


Pra Konsultasi Regional tersebut diikuti  350 peserta yang terdiri dari Bappeda Provinsi, Dinas Provinsi Bidang PUPR, Balai Besar Wilayah Sungai di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satker P2JN Provinsi di lingkungan Ditjen Bina Marga, Satker dan PPK Randal PIP di lingkungan Ditjen Cipta Karya, SNVT PnP Provinsi di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan serta Satminkal di lingkungan Kementerian PUPR.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti Susetyowati, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Iwan Nurwanto, Deputi Bidang Pencegahan KPK Dede Hertono, Plt. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Lana Winayanti dan Kepala Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Doedoeng Zenal Arifin.

Salah satu tujuan dari diadakannya Pra Konreg Kementerian PUPR ini untuk menyusun program tahun 2019 yang akurat, terpadu dan dapat dilaksanakan sesuai readiness criteria dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pelayanan dasar, mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas, meningkatan nilai tambah ekonomi melalui jasa kontruksi, serta memantapkan ketahanan energi, pangan dan sumberdaya air.

Acara Pra Konreg Kementerian PUPR tahun 2018 ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR. Dalam sambutannya, Anita mengingatkan kembali kepada peserta mengenai arahan Menteri PUPR. “Kita tidak diijinkan membuat program – program baru di 2019 tetapi harus lebih menyelesaikan apa yang sudah direncanakan, yang pertama tidak ada multiyears kontrak baru kecuali bendungan dan irigasi atau air baku untuk mendungkung fungsi dari bendungan," kata Anita.

Anita berharap melalui kegiatan Pra Konreg ini para peserta dapat menjalankan tugas – tugas dari Kementerian PUPR dengan baik. "Saya sangat berharap sinergitas kegiatan yang diusulkan melalui Dana Alokasi Kusus (DAK) atau dana tugas perbantuan mohon dapat diupayakan semuanya yang disusun secara sinergis sehingga betul – betul menghasilkan sebuah program yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja infrastruktur di wilayah masing – masing," harap Anita. (AYS_randaljateng/ari)