Guna menindaklanjuti Nawacita Presiden RI yang salah satunya yaitu menuntaskan kawasan kumuh, yaitu seluas 38.341 Ha kawasan skala nasional, dimana sampai tahun 2017 ini hanya sekitar 31% yang dapat tertangani. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan kolaborasi dalam menuntaskan kawasan kumuh lintas Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.


Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui unit kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Sulawesi Tengah mengundang instansi terkait guna membahas keterpaduan program infrastruktur permukiman melalui program Infrastruktur berbasis masyarakat dan hibah air minum dan sanitasi TA 2018 di Gedung PIP2B Jumat (9/2/2018). 

Program keterpaduan ini dilaksanakan di 30 provinsi di Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi prioritas penerima program dan dari 5 provinsi lainnya. Untuk  keberhasilan keterpaduan ini Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai coordinator dalam pelaksanaannya melalui Randal Provinsi dan Satker sektoral bidang Cipta Karya untuk menangani koordinasi terhadap kawasan kumuh terpilih. Melalui hasil koordinasi yang dilaksanakan dan sesuai arahan BPIW terhadap 26 WPS  menunjuk bahwa Kawasan Kumuh Kelurahan Besusu Barat merupakan lokasi keterpaduan infrastruktur berbasis masyarakat. 

Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Ruly Djanggola mengungkapkan bahwa dengan terpilihnya Kelurahan Besusu Barat sebagai lokasi keterpaduan infrastruktur berbasis masyarakat maka Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah akan menjembatani dalam pertemuan pada acara ini. 

“Harapannya dalam kegiatan ini dapat merumuskan keterpaduan yang diharapkan dan menjadikan Kelurahan Besusu Barat sebagai pilot project keterpaduan infrastruktur berbasis masyarakat perkotaan di Indonesia," tutur Ruly. (Wigi Randal/ari)