Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen akan terus melaksanakan program padat karya tunai untuk para petani. Pelaksanaan cash for work atau padat karya di Provinsi Lampung dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah. Oleh karena itu, Cipta Karya Provinsi Lampung melalui Kasatker PSPLP Provinsi Lampung, PSPAM Provinsi Lampung, PKP Provinsi Lampung dan PBL Provinsi Lampung mengadakan rapat koordinasi dengan Bupati Lampung Tengah, Sekretaris Daerah Lampung Tengah, Kepala Bappeda Lampung Tengah beserta jajarannya, Selasa (6/02/2018).


Sekretaris Daerah Lampung Tengah Ady Erlansyah mengapresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya yang telah memberikan bantuannya kepada Kabupaten Lampung Tengah. "Untuk ke depannya kami siap membantu dan mendukung penuh program padat karya ini," tutur Ady.

Senada dengan hal tersebut di atas, PPK Randal Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Lampung, Setiawan menegaskan bahwa program padat karya di Kabupaten Lampung Tengah ini akan fokus di penataan kawasan pemukiman dengan lima program yaitu Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Sanitasi Masyarakat (Sanimas), Penyediaan Air Minum Masyarakat (Pamsimas), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Recycle, Reduce (TPS-3R). 

Program padat karya atau cash for work merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena dengan program padat karya, seluruh pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di daerah diserahkan kepada masyarakat dan tidak lagi diserahkan kepada pihak ketiga.Program-program tersebut memang dilakukan secara bottom-up alias disusun bersama masyarakat desa. "Inisiasinya dari masyarakat desa, bukan kami yang menentukan. Kita lihat dulu kebutuhannya agar tepat sasaran. Misalnya mereka lebih butuh air minum sumur, bukan perpipaan. Dari sana baru keluar rencana," ungkap Setiawan. 

Satuan Kerja (Satker) Cipta Karya di Provinsi Lampung akan bekerjasama dengan Badan Swadaya Masyarakat (BSM) di Kabupaten Lampung Tengah untuk menentukan pekerja, menyalurkan upah, dan alat. "Satker akan membuat kontrak dengan BSM, itu salah satu lembaga di desa. Mereka akan bekerja sesuai kontrak tersebut," tutup Setiawan. (Methariska/Hadi – Randal Lampung/ari)