Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) Ditjen Cipta Karya mengadakan Identifikasi dan Validasi Kegiatan Proyek Strategis Nasional di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, di Jakarta, selama 2 hari (13-14/06/2016). Direktur KIP yang diwakili Kasubdit Pengelolaan Data dan Sis

Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) Ditjen Cipta Karya mengadakan Identifikasi dan Validasi Kegiatan Proyek Strategis Nasional di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, di Jakarta, selama 2 hari (13-14/06/2016). <p style="text-align: justify;">Direktur KIP yang diwakili Kasubdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (PDSI) Sri Murni Edi K mengatakan, proyek strategis nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.</p> <p style="text-align: justify;">Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dipantau langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Presiden menginstruksikan para Menteri untuk fokus menyelesaikan program-program tersebut termasuk memantau dan mengetahui progres kemajuan dan hambatan yang dihadapi di lapangan, tutur Sri Murni.</p> <p style="text-align: justify;">Sri Murni menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyusun Sistem Pemantauan Proyek Strategis Nasional berbasis sistem aplikasi e-Monitoring untuk mempermudah dan mempercepat pelaporan pelaksanaan kegiatan Proyek Strategis Nasional di Lingkungan Kementerian PUPR. Sistem tersebut telah disosialisasikan ke Unit Eselon I di lingkungan Kementerian PUPR yang menangani Proyek Strategis Nasional pada tanggal 7 Juni 2016 oleh Biro Perencanaan Anggaran dan KLN, Kementerian PUPR.</p> <p style="text-align: justify;">Sistem pemantauan Proyek Strategis Nasional tersebut harus diupdate secara berkala meliputi data teknis, status kesiapan, waktu pelaksanaan, tujuan dan manfaat serta foto pelaksanaan, ujar Sri Murni.</p> <p style="text-align: justify;">Sri Murni menghimbau peserta dapat menyelesaikan identifikasi dan validasi kegiatan proyek strategis nasional ini, sehingga mendapatkan data yang akurat, terkini, dan akuntabel.(bns)</p>