Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiki tugas yaitu melaksanakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan, serta persampahan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Mansyur dalam acara pembukaan Workshop Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun Anggaran 2019 dan Konsolidasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 di Palembang, Senin (20/11/2017).


Mansyur menjelaskan dalam rangka mewujudkan keterpaduan antara usulan program dan kegiatan dari masing-masing daerah dengan kepentingan dan kebijakan nasional, maka diperlukan adanya sinkronisasi terhadap program dan alokasi anggaran yang dibutuhkan maupun yang tersedia. Sehingga dapat dirumuskan skala prioritas usulan program kegiatan sektoral dan Penyusunan Memorandum Program (MP) di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk alokasi kebutuhan pendanaannya bersama–sama antara para stakeholder pembangunan infrastruktur permukiman, mulai dari Pemerintah Pusat, pihak Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Disisi lain PPK Randal Provinsi Sumsel Yudiansyah menambahkan Sumatera Selatan telah menyelesaikan inputing 17 kabupaten/kota yang ada dan telah terverifikasi oleh pusat, sehingga telah mencapai tahapan penyusunan Memorandum Program sembari terus memantau pemenuhan readiness criteria untuk kegiatan yang diusulkan melalui roadshow ke kabupaten/kota dan workshop sinkronisasi program. “Semua usulan kegiatan di tahun 2019 sudah masuk ke dalam MP dan siap dibawa pada pra Konsultasi Regional Kementerian PUPR tahun 2018 nanti,” tegas Yudi. (RB-Randal Sumsel/ari)