Dalam rangka terkonsolidasikannya proses kegiatan perencanaan program infrastruktur bidang Cipta Karya tahun 2019 melalui proses updating dan verifikasi dokumen RPIJM Kabupaten/Kota dan kesiapan pelaksanaan kegiatan bidang Cipta Karya tahun 2018, Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman melalui PPK Perencanaan dan Pengendalian Provinsi Sumatera Barat, menggelar Workshop Sinkronisasi Program KegiatanTahun 2019, Konsolidasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan TA 2018 di Padang, Kamis (16/11/2017).


Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, Prihantoni dalam sambutannya mengharapkan usulan kegiatan bidang Keciptakaryaan sudah masuk dalam dokumen RPIJM dan Rencana Aksi Daerah (RAD) 100-0-100  melalui perencanaan pembangunan yang terstruktur dan terpogram dengan baik, serta penyiapan readiness criteriayang matang sangat menjadi penentu keberhasilan dalam mendapatkan kucuran dana APBN bidang Cipta Karya.  

Penyiapan dokumen RPIJM yang handal serta penyiapan readiness criteria dimaksud merupakan tanggungjawab bersama untuk memenuhinya, terutama Pemerintah Kabupaten/Kota, adapun kelengkapan readiness criteria yang dilengkapi, diantaranya mengenai kesiapan lahan, penyiapan DED, dokumen Amdal bagi pembangunan TPA dan instalasi air limbah, penyediaan Dana Daerah Untuk Pembangunan Bersama (DDUPB) sebagai dukungan dari daerah, dan tidak kalah pentingnya adalah unit pelaksana kegiatan dan lembaga pengelola pasca konstruksi. 

Sementara itu, PPK Perencanaan dan Pengendalian Provinsi Sumatera Barat, Syafriyanti mengungkapkan, pembangunan bidang Cipta Karya pada dasarnya merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 1 bahwa Pemerintah Pusat melalui APBN pada dasarnya merupakan dana pelengkap atau bersifat stimulant terhadap kebutuhan pelaksanaan pembangunan bidang Cipta Karya yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten/Kota. Setiap tahun dilakukan evaluasi terhadap realisasi DDUB yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana komitmen maupun realisasi kabupaten/kota dalam berkontribusi untuk pembangunan bidang Cipta Karya. (rjp/randalsumbar/ari)