PPK Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)melakukan konsolidasi dan koordinasi terhadap usulan kegiatan Kabupaten Bangka Tengah, berdasarkan Rencana Strategis Kabupaten Bangka Tengah yang belum tertuang ke dalam aplikasi SIPPa, di Pangkalpinang, Jumat (03/11/2017).


PPK Randal Provinsi Babel Achmad Irwan Kusuma menjelaskan, kewenangan penanganan infrastruktur air minum, sanitasi, penataan bangunan dan lingkungan, serta kawasan kumuh di Kabupaten Bangka masih terjadi tumpang tindih antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka masih terjadi kerancuan dalam siapa yang menangani atau melaksanakan usulan kegiatannya. 

“Dikarenakan struktur organisasi perangkat daerah baru terbentuk, sehingga sumber daya manusia serta Renstra Dinas belum optimal dan terencana secara baik, maka dari itu Randal Babel mendorong sinkronisasi antara dokumen perencanaan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta perencanaan sektoral Direktorat Jenderal Cipta Karya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan RPIJM Cipta Karya Kabupaten Bangka benar-benar bisa terakomodir dan tersusun secara baik demi menuju Bangka berkualitas dan sejahtera,” ujar Kusuma. 

Kusuma menambahkan, usulan kegiatan Kabupaten Bangka akan dipertajam dan disinkronkan dengan OPD terkait lainnya, agar tidak tumpang tindih dalam kewenangan serta dapat berkoordinasi dengan semuasektor di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya di Provinsi Bangka Belitung tentang rencana kegiatan tahun 2018-2020 di Kabupaten Bangka berdasarkan dokumen RPIJM dan KPJM yang di input ke dalam aplikasi SIPPa. (Wotto/Randal Babel/ari)