Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, menyelenggarakan kegiatan Konsolidasi Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2017 Wilayah V, di Kota Ternate, Rabu ( 1/11/ 2017).


Sebelumnya, kegiatan SAKIP ini di selenggarakan di empat wilayah berbeda. Untuk pelaksanaan di Kota Ternate diikuti oleh peserta dari enam provinsi yaitu Provinsi NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. 

Tujuan diadakannya kegiatan ini yaitu sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP harus dilakukan oleh entitas akuntabilitas yang terdiri dari kementerian negara/lembaga, unit organisasi dan satuan kerja. Penyelenggaraan SAKIP tersebut meliputi aspek perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan review atas pelaporan kinerja. 

Kepala Subdit Pemantauan dan Evaluasi Joerni Makmoerniati menyampaikan,  pertemuan ini merupakan evaluasi dan koordinasi Satuan Kerja bidang Cipta Karya. “Sesuai dengan SE Dirjen Nomor 85/SE/DC/2016  tentang Evaluasi Unit Satuan Kerja, kami akan melakukan evaluasi Satuan Kerja yang merupakan bagian tugas dari Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, dimana salah satu Subditnya melakukan evaluasi unit Satuan Kerja,” tutur Joerni. 

Dalam pertemuan ini akan didiskusikan pemahaman terkait SAKIP yang selama ini belum sama. SAKIP ini dilakukan kemudian laporannya berbentuk LAKIP, hanya saja sampai saat ini tidak semua satuan kerja mengumpulkan atau menyampaikan LAKIP tersebut. Saat ini telah dikembangkan SIMEKA, untuk data-data terkait evaluasi kinerja, baik kinerja terhadap capaian  kerja dari organisasi maupun individu. Kedepannya, LAKIP menjadi tanggung jawab dan kewajiaban Satker kepada atasan langsung,  dimana dalam penyusunan LAKIP ini berdasarkan pada perjanjian kinerja, yang dibuat selepas menerima DIPA. 

Joerni menambahkan, bahwa perlu mengetahui hal-hal yang tidak ada dalam sistem atau yang tidak terukur di dalam sistem yaitu koordinasi antara unit Satuan Kerja Ditjen Cipta Karya di provinsi maupun dengan kabupaten/kota dan kendala atau permasalahan yang dihadapi. Termasuk juga terkait dengan pelaksanaan, terutama penyiapan readiness criteria, dan bagaimana peran unit kerja Randal terhadap unit kerja  lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya di provinsi. (Maluku utara/ari)