Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus berinovasi untuk menciptakan permukiman yang layak dan berkelanjutan. Kawasan permukiman merupakan pertemuan antara daya dukung lingkungan, kegiatan budidaya manusia dan perkembangan teknologi, yang kemudian membentuk pola ruang, baik untuk kegiatan hunian, maupun kegiatan non-hunian.


Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Keterpaduan Infrastuktur Permukiman Dwityo A. Soeranto dalam Diskusi Pasca-Konferensi Habitat III “Kemitraan Lintas Sektor untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, di Jakarta, beberapa waktu lalu. 

Dwityo menjelaskan, menurut analisis data jumlah penduduk Badan Pusat Statistik pada tahun 20151, tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan 2,75% per tahun, lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk secara nasional, yaitu 1,17% per tahun, dengan porsi penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan telah mencapai 59%. Sementara, menurut studi yang dilakukan oleh Bank Dunia. GDP di kawasan perkotaan diperkirakan akan mencapai 86% pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan besarnya dampak yang dihasilkan dari fenomena urbanisasi. Untuk kasus Indonesia, arus urbanisasi belum bekorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia menyatakan setiap 1 persen urbanisasi di Indonesia berkorelasi terhadap 4 persen pertumbuhan PDB. Hal yang berbeda ditemui di negara tetangga seperti China, dimana 1 persen urbanisasi berkorelasi terhadap 6 persen pertumbuhan PDB, di Vietnam 8 persen, Thailand 10 persen, dan India 6 persen. Fakta ini mengindikasikan bahwa Indonesia belum mengambil manfaat yang terlalu besar terhadap fenomena urbanisasi yang terjadi, terutama dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Hal ini ditunjukkan dari tidak efektifnya sistem perkotaan nasional yang kemudian menyebabkan timbulnya kensejangan antar wilayah dan antar kota di Indonesia. “Di tahun 2015, negara-negara dunia telah menyepakati 17 program pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan nama Sustainable Development Goals (SDGs). Secara garis besar, 17 tujuan SDGs dapat dikelompokkan dalam empat pilar, yakni kelompok pembangunan manusia, ekonomi, lingkungan hidup, dan governance. Tujuan yang relevan dengan pengembangan kawasan permukiman dengan tujuan untuk membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan," tutur Dwityo. 

Lanjut Dwityo, dalam mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi, diantaranya, lingkungan yang aman dan bebas dari rasa takut, lingkungan yang bersih untuk kesehatan dengan tersedianya sarana dan prasarana serta utilitas permukiman (hunian yang layak, air minum, sanitasi, drainase, ruang terbuka hijau, fasilitas umum dan sosial, dan lainnya), mendukung fungsi ekonomi, sosial, dan budaya, serta tata pemerintahan yang baik dan inklusif. 

Dwityo menjelaskan, untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan tentu membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintah pusat saja. Landasan dalam membangun kerjasama kemitraan adalah prinsip-prinsip good corporate governance, yaitu, transparancy (Keterbukaan informasi), kerjasama kemitraan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada semua pihak yang melakukan kerjasama, accountability (akuntabilitas), kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban kemitraan, responsibility (pertanggungjawaban), kepatuhan semua pihak yang melakukan kerjasama terhadap peraturan yang berlaku, independency (kemandirian), dilakukan secara professional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, fairness (Kesetaraan dan kewajaran), serta perlakuan yang adil dalam memenuhi hak kemitraan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Mitra potensial dapat bekerjasama secara langsung dengan instansi/ stakeholder/ komunitas terkait di pusat dan daerah. 

Dwityo menambahkan, mitra potensial adalah mitra yang dapat bekerjasama secara langsung dengan instansi/ stakeholder/ komunitas terkait di pusat dan daerah. Kemitraan dapat dilakukan dalam pelaksanaan program penyediaan sarana, prasarana dan utilitas permukiman, yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, meliputi,prasarana yang mencakup, jalan, sistem penyediaan air minum, drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran. 

“Sedangkan yang dimaksud sarana disini yaitu, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, kebudayaan dan rekreasi, serta ruang terbuka hijau. Sementara, utilitas umum meliputi, listrik, telekomunikasi dan jaringan gas,” tutur Dwityo. (kompuck/ctr)