Ditjen Cipta Karya melalui Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) selenggarakan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Provinsi Di Lingkungan untuk wilayah Sumatera yang diadakan pada Selasa-Rabu (10-11/10/2017) di Pekanbaru.


Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Direktorat KIP Joerni Makmoerniati menjelaskan bahwa evaluasi terhadap organisasi harus tangible maupun intangible.Tangible adalah yang kami evaluasi berdasarkan peraturan yang ada, tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing SNVT. Intangible adalah masalah koordinasi atau komunikasi antara unit satuan kerja di provinsi, dengan pemerintah daerahnya, serta antara semua unit satuan kerja di provinsi dengan atasan langsungnya dengan struktural di Ditjen Cipta Karya.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP harus dilakukan oleh entitas akuntabilitas yang terdiri dari Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan Satuan Kerja. Penyelenggaraan SAKIP tersebut meliputi aspek perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan review atas pelaporan kinerja. Setiap akhir tahun anggaran, entitas akuntabilitas kinerja wajib menyampaikan laporan kinerja melalui Laporan Kinerja (LaKIP) yang menggambarkan capaian kinerja.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, telah dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Evaluasi Kinerja (SIMEKA). Sistem ini selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk menyusun laporan kinerja pada entitas akuntabilitas Ditjen Cipta Karya dan Satuan Kerja melalui ketersedian data capaian kinerja penyelenggaraan infrastruktur permukiman dan fitur-fitur khusus yang mendukung penyelenggaraan SAKIP.

“Diharapkan dengan diselenggarakan acara ini dapat memberikan informasi dan rekomendasi tentang pola koordinasi kerja unit satuan kerja bidang Cipta Karya di provinsi maupun di kota/kabupate, mendapatkan rancangan Laporan Kinerja SNVT Provinsi dengan memanfaatkan aplikasi SIMEKA, serta tersusunnya pohon jabatan SNVT Provinsi berdasarkan SE Dirjen Cipta Karya Nomor 2/SE/DC/2017 tentang Pedoman Penetapan Struktur Organisasi Satuan Kerja di Direktrorat Jenderal Cipta Karya,” tutup Joerni. (fa-ap/randal-riau/dewi)