Dalam rangka konsolidasi data bidang lnfrastruktur permukiman baik pelaksanaan kegiatan reguler Satker sektoral Provinsi maupun kegiatan berbasis masyarakat Satker PIP kabupaten/kota serta untuk mewujudkan pelaporan yang lancar, tepat waktu dan mendapatkan data-data yang akurat, PPK Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sulsel melaksanakan Konsolidasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan lingkup Ditjen Cipta Karya Tahun Anggaran 2017 Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu di Makassar.


PPK Randal PIP Provinsi Sulsel Syarif mengatakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,mewajibkan semua K/L menyampaikan laporan konsolidasi program secara periodik triwulanan “Dalam hal ini Permen PU Nomor Tahun 14/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian PU yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri, Kasatker wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan dan BMN, LAKIP, laporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan terkait keterbukaan informasi publik,”  kata Syarif. 

Lanjut Syarif, melalui kegiatan ini diharapkan seluruh Satuan Kerja dapat mengetahui serta menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya secara baik, benar dan tepat waktu serta menghasilkan output sesuai yang diharapkan dari masing-masing kegiatan. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan data bidang infrastruktur permukiman baik pelaksanaan kegiatan regular Satker provinsi maupun kegiatan IBM Satker PIP kabupaten / kota baik fisik maupun keuangan dan foto serta titik koordinat secara visual, agar didapatkan laporan yang akurat dan terupdate

Saat ini progres Satker Ditjen Cipta Karya di Provinsi Sulawesi Selatan per tanggal 28 September 2017, yaitu keuangan 51,75% dan fisik 47,15%, dengan rincian masih ada 3 Satker sektoral (PKP, PBL, PSPAM) dan 11 Satker PIP Kabupaten/Kota (Luwu, Enrekang, Bantaeng, Wajo, Sidrap, Bulukumba, Gowa, Maros, Takalar, Pinrang, Sinjai) yang realisasi keuangan diatas progres keuangan Ditjen Cipta Karya (50,44%).  Dan masih ada 3 Satker sektor (PKP, PBL, PSPAM) dan 1 Satker PIP Kab/Kota (Tana Toraja) yang realisasi fisiknya diatas progres fisik Ditjen Cipta Karya (52,22%). 

“Konsolidasi ini penting karena merupakan suatu bahan pelaporan pada pimpinan  bahwa perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada pada level bawah seperti ini mesti di pantau melalui e-Monitoring. Selain itu Randal juga melakukan proses pendampingan dalam perencanaan, oleh karena itu Randal tidak asing lagi dikabupaten/kota karena dalam penyusunan sebuah program yang tertuang dalam RPIJM bidang Cipta Karya. Semua melalui pendampingan Randal,” tutup Syarif.(Jml/ Akb Randal Sulsel/ari)