Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan Workshop Sinkronisasi Program dan Evaluasi Tengah Tahun Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2016 Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan, pekan lalu. Kasatker Randal PIP Provins

<p style="text-align: justify;">Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan Workshop Sinkronisasi Program dan Evaluasi Tengah Tahun Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2016 Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan, pekan lalu.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Kasatker Randal PIP Provinsi Kalimantan Utara Rahmat Wahyullah mengatakan, dalam workshop ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menterjemahkan target universal akses menjadi sebuah gerakan 100-0-100, dimana mengajak seluruh stakeholder untuk berkolaborasi bersama dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam rangka memenuhi dan mencapai target sasaran program tersebut maka telah dikembangkan konsep perencanaan pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya yang terintegrasi berupa Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya. Dokumen RPIJM berperan penting sebagai salah satu syarat termuatnya usulan program bidang Cipta Karya yang akan dianggarkan melalui dana APBN, tutur Rahmat.</p> <p style="text-align: justify;">Rahmat menjelaskan, RPIJM disusun oleh Pemerintah Kabupaten (kabupaten/kota) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, masyarakat dan dunia usaha dengan mengacu pada rencana tata ruang dan kebijakan skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan tetap menerapkan normanorma Standar Pelayanan Minimum (SPM).</p> <p style="text-align: justify;">Workshop ini bertujuan diantaranya untuk mensinkronkan pelaksanaan kegiatan tahun 20182021, melakukan pengenalan aplikasi SIPPa versi 2.0 dan melakukan konsolidasi usulan kegiatan bidang Cipta Karya melalui aplikasi SIPPa versi 2.0, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para aparat dalam mengoperasikan sistem aplikasi e-Monitoring Reguler dan DAK Kementerian PUPR, dan menyamakan pandangan terkait standarisasi perhitungan dan target pencapaian SPM Bidang Cipta Karya. (Zulkifli/Randal/Kaltara/bns)</p>