Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Workshop Konsolidasi Kebijakan Satu Data Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017, di Palangkaraya, beberapa waktu lalu.


Acara dibuka oleh Kepala Bidang Cipta Karya mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Eddy Karusman. Dalam sambutannya Eddy Karusman menyampaikan,  100% akses air minum layak, 0% kawasan kumuh perkotaan dan 100% akses sanitasi layak di tahun 2019 atau yang biasa disebut sebagai Gerakan 100-0-100, dimana sampai saat ini masih menjadi tantangan terbesar bagi semua pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur dasar. 

“Update data capaian Provinsi Kalimantan Tengah pada akhir tahun 2016 yaitu 70% akses air minum layak, tinggal 7% kawasan kumuh perkotaan dan 44% akses sanitasi layak. Dengan demikian maka masih diperlukan kerja keras kita dalam mencapai target tersebut,” tutur Eddy. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, salah satu wewenang Pemerintah Pusat adalah menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman yaitu basis data infrastruktur permukiman. Basis data perlu disediakan dan dikonsolidasikan secara sistematis mulai dari tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, hingga tingkat pusat. Pengumpulan dan identifikasi data infrastruktur permukiman merupakan salah satu tuntutan untuk menyediakan basis data informasi dengan akurasi dan validitas yang tinggi sehingga dapat memudahkan untuk pengambilan sebuah keputusan. Pengumpulan dan identifikasi data infrastruktur permukiman meliputi kegiatan/sektor air minum, sanitasi, kawasan permukiman dan kawasan perdesaan serta penataan bangunan dan lingkungan. Selain itu juga diperlukan data terkait perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan/evaluasi, dan pengelolaan data dan sistem informasi. 

“Dalam hal ini Randal memiliki peran sebagai koordinator antara Satker sektoral provinsi dengan kabupaten/kota, agar kegiatan identifikasi dan inventarisasi ketersediaan data infrastruktur permukiman di kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik, serta terkumpulnya data yang lengkap, sistematis, dan valid,” tutur Eddy. Tujuan workshop ini adalah mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan penyelenggaraan satu data dalam rangka menyediakan dan memanfaatkan data dan informasi statistik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang akurat dan dapat dipercaya sebagai sarana penunjang perumusan kebijakan, strategi, rencana, program, pelaksanaan, dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.“Diharapkan melalui kegiatan ini perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan infrastruktur permukiman menjadi lebih mudah dan lebih baik,” tutup Eddy. 

Workshop ini dihadiri dan diikuti oleh Bappeda kabupaten/kota, Dinas PUPR kabupaten/kota dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah  serta Satuan Kerja sektoral bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Tengah. (Tiwi, Agie/Randal Kalteng/ari)