Dalam rangka sosialisasi kebijakan Satu Data dan mendukung pembangunan database Bidang Cipta Karya, unit kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Kalimantan Selatan Selasa menggelar Workshop Sosialisasi Kebijakan Satu Data Bidang Cipta Karya di Banjarmasin, Selasa (26/09/2017).


Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Achmad Sofiani mengatakan sosialisasi dan pembinaan dalam pembangunan database bidang Cipta Karya mengacu kepada kebijakan menuju Satu Data. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,yang mengamanatkan wewenang Pemerintah Pusat dalam menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman. 

“Melalui acara ini kita berharap ketersediaan data dapat dilengkapi dengan valid dan seragam. Kebijakan satu data bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat di akses oleh pengguna data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian,” jelas Achmad. 

Sementara, PPK Randal Provinsi Kalimantan Selatan Patmo Suryo  Wiharto  mengatakan, basis data perlu disediakan dan dikondisikan secara sistematis mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat pusat, karena merupakan salah satu komponen penting dalam sistem informasi, dan menjadi dasar dalam penyediaan informasi. 

"Kita berharap agar kuesioner satu data terisi sesuai dengan ketersediaan data di masing-masing kabupaten/kota dan dapat dikumpulkan kepada Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman satu minggu setelah acara ini,” tegas Patmo. 

Workshop dihadiri oleh 66 peserta, yang terdiri dari perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalsel, Bappeda Provinsi Kalsel, Dinas PUPR Provinsi Kalsel, Dinas Perkim Provinsi Kalsel, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota Prov. Kalsel, Bappeda Kabupaten/Kota Provinsi Kalsel, Dinas PUPR Kabupaten/Kota Provinsi Kalsel, Dinas Perkim Kabupaten/Kota Provinsi Kalsel. (Ls/Hrd Kalsel/Ari)