Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, wewenang Pemerintah Pusat salah satunya adalah menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman yaitu basis data infrastruktur permukiman.


Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Riau Faisal, dalam sambutan pembukaan Workshop Konsolidasi Kebijakan Satu Data Bidang Cipta Karya Kementerian PUPR TA. 2017 Provinsi Riau.

Workshop yang dilaksanakan pada Selasa (19-20/09/2017), di Pekanbaru ini, dihadiri oleh Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Badan Pusat Statistik (BPS), PDAM/UPTD Air Minum Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota di Riau serta Satker Sektor di Provinsi Riau.

PPK Randal Provinsi Riau Ikrar Setiaty menjelaskan, pengumpulan dan identifikasi data infrastruktur permukiman meliputi kegiatan air minum, sanitasi, kawasan permukiman dan kawasan perdesaan, penataan bangunan dan lingkungan, mulai dari perencanaan, pembiayaan, serta pelaksanaannya. 

“Di dalam mewujudkan kebijakan satu data diperlukan peningkatan komitmen seluruh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat di dalam penyediaan data yang berkualitas,” jelas Ikrar.

Lanjut Ikrar, Bappeda Provinsi Riau sebagai leading sector sangat merasa terbantu dengan adanya konsolidasi satu data ini.  “Diharapkan dengan adanya keseragaman dan keakuratan data akan mempermudah proses perencanaan pembangunan di Provinsi Riau khususnya di Bidang Cipta Karya,” tutup Faisal. (Fa-Ap/Randal-Riau/ari)