Dalam rangka sosialisasi kebijakan satu data guna mendukung pembangunan database bidang Cipta Karya, Randal Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Konsolidasi Satu Data Bidang Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, beberapa waktu lalu di Lamongan.


Tujuan kegiatan ini guna mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan penyelenggaraan satu data dalam rangka menyediakan dan memanfaatkan data serta informasi statistik bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akurat dan dapat dipercaya sebagai sarana penunjang perumusan kebijakan, strategi, rencana, program, pelaksanaan, dan evaluasi bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang diwakili Kepala Seksi Penyusuan Program, Zainal Arifin mengatakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 16 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, disebutkan dalam pasal 16 bahwa Pemerintah Pusat berwenang untuk menyusun dan menyediakan basis data perumahan kawasan permukiman dan salah satunya adalah basis data infrasruktur permukiman. 

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat mendukung sistem satu data yang up to date transparan dan efektif serta memenuhi standard data yang baik guna mendukung pencapaian target RPIJMN Bidang Cipta Karya yaitu 100-0-100,” tutur Zainal. 

Lebih lanjut Zainal menegaskan, perlunya konsistensi mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat pusat dalam mendorong kebijakan satu data dalam konteks kewenangan Bidang Cipta Karya. 

“Kebijakan satu data ini mendorong kebijakan berdasarkan data baik pada level Pemda, Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Pusat. Karena kebijakan satu data ini memiliki 3 prinsip utama yaitu, utama satu standar data, metadata baku dan satu portal data. Dengan demikian pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tapi juga sebagai bentuk pemenuhan data publik untuk masyarakat,” kata Zainal. 

Zainal berharap, para peserta dapat memahami dan mengimplementasikan kebijakan satu data ini sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. 

Acara ini dihadiri oleh Kasubdit Pengeolalan Data Sistem Informasi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Kasie Penyusunan Program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Satker APBN Bidang Cipta Karya di Provinsi Jawa Timur, perwakilan Bappeda Provinsi, Bappeda Kab/Kota, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup di lingkungan Provinsi Jawa Timur. (bap/randaljatim/ari)