Ditjen Cipta Karya melalui Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Pemukiman Provinsi Kalimantan Barat menggelar Workshop Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),Focus Group Discussion(FGD) Rencana Aksi Daerah serta sosialisasi e-Monitoring, Standar Pelayanan Minimal, SAK, SAI

<p style="text-align: justify;">Ditjen Cipta Karya melalui Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Pemukiman Provinsi Kalimantan Barat menggelar Workshop Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),<em>Focus Group Discussion</em>(FGD) Rencana Aksi Daerah serta sosialisasi e-Monitoring, Standar Pelayanan Minimal, SAK, SAIBA, SIMAK BMN dan Konsolidasi Keuangan, Rabu(15-17/06/2016) di Pontianak.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Kepala Subdit Keterpaduan Pelaksanaan, Ditjen Cipta Karya, Tanozisochi Lase mengatakan, workshop RPJM yang dirangkai dengan FGD berserta sosialisasi e-Monitoring ini penting digelar dalam rangka meningkatkan kemampuan para PNS di Bidang Cipta Karya dalam penyusunan laporan anggaran pembangunan serta program kerja.</p> <p style="text-align: justify;">Menurutnya, laporan berbasis elektronik ini begitu penting, sebab kami di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat pasti mengecek segala laporan yang dibuat teman-teman disini. Terlebih untuk proyek pembanguan infrastruktur yang pendanaanya berasal dari APBN, pasti kita perlu cek laporannya apakah sudah sesuai dengan tata cara penyusunannya atau tidak, ungkapnya</p> <p style="text-align: justify;">Tanozisochi mengungkapkan, melalui pembinaan ini juga, diharapkan para PNS bidang Cipta Karya, Dinas PU Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Kalbar mampu menyusun laporan kerja serta RPJM yang tepat dan akurat sehingga akuntabiltasnya bisa dipertanggungjawabkan.</p> <p style="text-align: justify;">Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Jakius Sinyor mengatakan, untuk saat ini fokus pembangunan infrastruktur permukiman Provinsi Kalimantan Barat yang tengah digenjot pengerjaanya diantaranya penataan lingkungan, limbah industri, sanitasi air, serta penataan kawasan permukiman kumuh.</p> <p style="text-align: justify;">Dengan banyaknya proyek pembangunan yang saat ini akan dan telah dilaksanakan, saya berharap teman-teman dari Dinas Cipta Karya dapat membuat laporan yang akuntabilitas dan keakuratannya dapat dipertangungjawabkan, ujar Jakius.</p> <p style="text-align: justify;">Jakius menegaskan, agar para PNS di Bidang Cipta Karya untuk lebih berhati-hati dalam penggunakan anggaran yang berasal dari APBD maupun APBN. Sebab, semua proyek pembangunan infrastruktur saat ini lebih gampang untuk memonitoringnya. Saat ini kita memang digenjot penyelesaian infrastrukturnya oleh Kementerian PUPR, namun kehati-hatian dalam penyusunan anggaran maupun program RPJM juga sangat diutamakan sehingga tidak disalahgunakan, tandasnya. (Raymond/ms/RandalKalbar/ari)</p>