Sebagaimana amanat dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa wewenang pemerintah pusat adalah menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman, maka Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui unit kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Workshop Konsolidasi Kebijakan Satu Data Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2017 di Manado, Rabu (6/09/2017).


Kegiatan ini di buka oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Steve Kepel. Dalam sambutannya Steve menuturkan satu data merupakan sebuah inisiatif Pemerintah Indonesia untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data, apalagi dalam amanat RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019, pemerintah mempunyai program pembangunan infrastruktur yang mendukung tercapainya universal access bagi masyarakat untuk mendapatkan permukiman layak huni. Amanat RPJMN ini didukung oleh Kementerian PUPR melalui prakarsa gerakan 100-0-100 hingga lima tahun kedepan. 100% untuk pencapaian air minum layak, 0% kawasan permukiman kumuh dan 100% untuk pencapaian sanitasi yang layak di akhir tahun 2019. 

"Oleh karena itu untuk mencapai target tersebut para peserta diharapkan dapat berperan aktif dalam menyusun basis data bidang Cipta Karya khusus untuk Provinsi Sulawesi Utara sehingga nanti data tersebut akan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan oleh pemerintah baik yang di pusat maupun daerah. 

Sementara itu PPK Randal Provinsi Sulut Doddy Soetopo menambahkan, kebijakan satu data diinisiasi sejak tahun 2014 melalui UKP4, yang menghasikan cetak biru satu data dan diimplementasikan melalui SE Menteri PAN-RB No.5/2014 tentang Revitalisasi Unit Data dan Informasi Kementerian dan Lembaga. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan serta pembinaan dalam pembangunan database bidang cipta karya yang mengacu pada kebijakan menuju satu data demi terwujudnya data yang akurat, muktahir, terpadu, terintegrasi, dan dapat di akses oleh pengguna data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah. (MLQ / Randal Sulut/ari)