Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 pasal 16 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengamanatkan wewenang Pemerintah Pusat salah satunya adalah menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman yang salah satunya yaitu basis data infrastruktur permukiman. Basis data perlu disediakan dan dikonsolidasikan secara sistematis mulai dari tingkat kabupaten/ kota, tingkat provinsi, hingga tingkat pusat. Pengumpulan dan identifikasi data infrastruktur permukiman merupakan salah satu tuntutan untuk menyediakan basis data informasi dengan akurasi dan validitas yang tinggi sehingga dapat memudahkan untuk pengambilan sebuah keputusan.


Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat Dadang Irwan dalam acara Workshop Konsolidasi Kebijakan Satu Data Bidang Cipta Karya TA 2017, Selasa (05/09/2017), di Balikpapan. 

“Pengumpulan dan identifikasi data infrastruktur  permukiman meliputi kegiatan/sektor air minum, sanitasi, kawasan permukiman dan kawasan perdesaan, dan penataan bangunan dan lingkungan, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan/evaluasi, dan pengelolaan data dan sistem informasi. Setditjen yang pelaksanaannya melibatkan multi stakeholder, multi tahun, multi lokasi, dan multi sumber pendanaan, dapat berupa rencana, capaianpembangunan ataupun usulan rencana,” jelas Dadang. 

Sementara, PPK Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Kalimantan Timur Mia Amalia menambahkan, tujuan pelaksanaan kegiatan workshop ini adalah untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan dalam pembangunan database bidang Cipta Karya yang mengacu kepada kebijakan menuju satu data. Agar lebih dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas perencanaan dan tugas pengendalian pembangunan infrastruktur permukiman yang membutuhkan ketersediaan data yang lengkap, sistematis, dan valid, perlu dilaksanakannya kegiatan pengumpulan dan identifikasi data infrastruktur permukiman. Sehingga diharapkan melalui kegiatan ini, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan infrastruktur permukiman menjadi lebih mudah dan lebih baik. 

Adapun sasaran pelaksanaan ini adalah terwujudnya implementasi kebijakan satu data bidang Cipta Karya, tersosialisasikannya sistem informasi dan instrumen pengumpulan data di lingkungan Ditjen. Cipta Karya serta terwujudnya pemahaman terhadap pengelolaan data infrastruktur permukiman bidang Cipta Karya. 

Peserta workshop terdiri dari Bappeda Provinsi Kaltim, BPS Provinsi Kaltim, Dinas PUPR Provinsi Kaltim, Bappeda Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten/ Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten/ Kota Provinsi Kaltim serta Konsultan Individual Satker Randal Provinsi Kaltim.  (Umi/Randal/Kaltim/ari)