Randal Provinsi Kaltara melaksanakan Workshop Konsolidasi Kebijakan Satu Data bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2017 di Kota Tarakan, Selasa (5/09/2017).


Kasubdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Sri Murni E.K mengatakan satu data Indonesia merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh pengguna data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah. Presiden minta Kementerian stop proyek data dan menjadikan data BPS sebagai pegangan dalam pengambilan keputusan.

”Pembangunan database bidang Cipta Karya merupakan kerja bersama dalam mewujudkan kebijakan satu data untuk menyediakan data yang bisa dimanfaatkan seluruh pemangku kepentingan, peningkatan komitmen dan peningkatan koordinasi serta komunikasi, “ sambung Sri Murni.

Kepala Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kaltara, Suheriyatna mengatakan pengumpulan dan identifikasi data infrastruktur permukiman meliputi kegiatan/sektor air minum, sanitasi, kawasan permukiman dan kawasan perdesaan, penataan bangunan dan lingkungan yang pelaksanaannya melibatkan multi stakeholder, multi tahun, multi lokasi, dan multi sumber pendanaan, dapat berupa rencana, capaian pembangunan ataupun usulan rencana.

”Peranan basis data infrastruktur permukiman adalah ketersediaan, kecepatan dan kemudahan, kelengkapan, keakuratan, keamanan, pemakaian bersamadata dan efisiensi penyimpanan,“”kata Suheriyatna.

Lanjut Suheriyatna, melalui kegiatan ini data yang sudah dikonsolidasikan di tingkat pusat, provinsi, atau pun di tingkat kabupaten/kota saat ini masih perlu disediakan, maka SNVT Perencanaan dan Pengendalian PIP melaksanakan kegiatan pembangunan database infrastruktur permukiman. Untuk kesuksesan pengumpulan data ini, perlu kerja sama multi stakeholder terkait sehingga perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan infrastruktur permukiman menjadi lebih mudah dan lebih baik.

Acara ini di hadiri Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Utara, Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, Dinas PUTR Kabupaten/Kota, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota, Bappeda dan Litbang Kabupaten Kabupaten/Kota, Kepala BPS Kabupaten/Kota, Satker PSPAM Kaltara, Satker PSPLP Kaltara, Satker PKP Kaltara  dan Satker PBL Kaltara. (Hajar/RandalKaltara/ari)