Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 16 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman wewenang Pemerintah Pusat adalah menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman yang salah satunya yaitu basis data infrastruktur permukiman. Basis data perlu disediakan dan dikonsolidasikan secara sistematis mulai dari tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, hingga tingkat pusat. Pengumpulan dan identifikasi data infrastruktur permukiman merupakan salah satu tuntutan untuk menyediakan basis data informasi dengan akurasi dan validitas yang tinggi sehingga dapat memudahkan untuk pengambilan sebuah keputusan.


Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Sumi Hersiza Sikki saat membuka acara Workshop Konsolidasi Kebijakan Satu Data Bidang Cipta Karya TA. 2017 Provinsi Sulsel, Kamis (24/08/2017) di Makassar.

"Selain itu pengumpulan dan identifikasi data infrastruktur permukiman melibatkan multi stakeholder, multi tahun, multi lokasi, dan multi sumber pendanaan, dapat berupa rencana, capaian pembangunan ataupun usulan rencana," kata Sumi.

Lanjut Sumi, data-data yang dibutuhkan diharapkan merupakan data yang lengkap, sistematis, dan valid, yang nantinya dapat digunakan dalam menghitung capaian pelayanan dan digunakan untuk merencanakan program yang dibutuhkan. Diharapkan melalui kegiatan ini perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan infrastruktur permukiman menjadi lebih mudah dan lebih baik.

Workshop ini dilaksanakan dengan maksud untuk mendukung pembangunan data base bidang Cipta Karya, agar kebijakan satu data ini dapat diketahui bersama, dipahami dan dilaksanakan bersama sehingga dapat mewujudkan satu data bidang Cipta Karya sesuai dengan instruksi presiden.(Jml/Akb Randal sulsel/ari)