Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengatakan bahwa wewenang Pemerintah Pusat adalah menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman, maka Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan Workshop Konsolidasi Kebijakan Satu Data Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2017, Rabu (23/08/2017).


Kegiatan yang dilaksanakan di Kota Palu ini dibuka oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Saliman Simanjuntak. Jumlah peserta yang diundang sebanyak 80 orang, yang terdiri dari Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas PU Kabupaten/Kota, Satker sektoral Ditjen Cipta Karya Provinsi Sulawesi Tengah dan instansi terkait lainnya. 

Tujuan kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan penyelenggaraan satu data dalam rangka menyediakan dan memanfaatkan data dan informasi statistik bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akurat dan dapat dipercaya sebagai sarana penunjang perumusan kebijakan, strategi, rencana, program, pelaksanaan, dan evaluasi bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Pada kegiatan ini dibahas mengenai sistem informasi di lingkungan Ditjen. Cipta Karya seperti air minum, penyehatan lingkungan permukiman, pengembangan kawasan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan serta penjelasan terkait pengisian data pada sistem informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya yang mengacu kepada instrumen pengumpulan data infrastruktur permukiman bidang Cipta Karya. 

Dalam sambutannya Saliman mengatakan bahwa pembangunan masa pemerintahan sekarang hendaknya adanya keterpaduan program yang sesuai arahan dari Presiden yaitu money follow program dan money follow action, mengingat banyaknya regulasi/kewenangan baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang belum menyambung dalam pelaksanaannya. 

“Dari semua regulasi ini tidak pernah disinkronkan baik di pusat maupun di daerah. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya menunggu, tidak tuntas. Harapannya dana yang terpakai dalam membangun itu mulai dari hulu sampai hilir harus tuntas,” ungkap Saliman.  (Wigi Randal Sulteng/ari)