Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Sulawesi Barat melakukan Workshop Konsolidasi Kebijakan Satu Data Bidang Cipta Karya Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 di Mamuju, Rabu (23/8/2017).


“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 pasal 16 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengamanatkan wewenang Pemerintah Pusat salah satunya adalah menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman yang salah satunya yaitu basis data infrastruktur permukiman,” ucap Muchlis.

Lanjut Muchlis, basis data perlu disediakan dan dikonsolidasikan secara sistematis mulai dari tingkat kabupaten/ kota, provinsi, hingga tingkat pusat. Pengumpulan dan identifikasi data infrastruktur permukiman merupakan salah satu tuntutan untuk menyediakan basis data informasi yang akurat dan valid.

Sementara Pejabat Pembuat Komitmen Randal PIP Provinsi Sulawesi Barat Abd. Rahman mengatakan tujuan kegiatan ini yaitu dalam rangka  pengisian data pada sistem informasi di lingkungan Direktorat  Jenderal  Cipta Karya mengacu kepada instrumen pengumpulan data infrastruktur permukiman bidang Cipta Karya.

“Diharapkan dari kegiatan ini yaitu terwujudnya implementasi kebijakan satu data bidang Cipta Karya, tersosialisasikannya sistem informasi dan instrumen pengumpulan data di lingkungan Direktorat  Jenderal Cipta Karya dan terwujudnya pemahaman terhadap pengelolaan data infrastruktur permukiman bidang Cipta Karya,” tutup Rahman. (wnd_randalsulbar/ari)