PPK Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah menggelar kegiatan Fasilitasi Aplikasi SIPPa Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah di Gedung Rapat PIP2B, beberapa waktu lalu. Kegiatan ini diikuti oleh masing-masing operator SIPPa di 13 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah dengan tujuan untuk memperkenalkan sekaligus mensimulasikan aplikasi SIPPa versi 3.00.


Dalam kegiatan ini kabupaten/kota juga dituntut untuk melengkapi dokumen RPIJM dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) sebagai dasar dalam proses pengisian aplikasi SIPPa. 

Dokumen RPIJM yaitu dokumen perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya yang disusun oleh pemerintah kabupaten/kota dengan jangka waktu 5 tahun dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha dengan mengacu kepada PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan memperhatikan rencana tataruang dan rencana Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). 

Sedangkan KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. 

PPK Randal Provinsi Sulteng, Djoni Eko Prasetijo menghimbau kepada para petugas SIPPa kabupaten/kota agar fokus dalam menginput usulan. Karena menurut Djoni selama ini sistem menjadi kacau akibat petugas SIPPa yang sering berganti-ganti orang. Kabupaten/kota juga diharapkan untuk segera melengkapi readiness criteria tiap-tiap usulan. 

Dengan mengintegrasikan KPJM kedalam Memorandum Program yang telah disusun, Djoni mengharapkan proses perencanaan dan penganggaran Bidang Cipta Karya khususnya melalui dokumen RPIJM dapat berjalan lebih optimal ,efektif dan efisien. (wigi-randal sulteng/ari)