Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi dalam rapat koordinasi dengan jajaran SKPD di lingkungan PU-PERA yang ada di wilayah DI Yogyakarya, Sabtu (13/12/2014) menyampaikan agar para pegawai di lingkungan PU-PERA untuk dapat bekerjasama lebih baik, serta lebih fokus dalam melangkah ke depan. Rapat yang

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/01/kunjungan-dirjen-di-dinas-pupesdm-diy-bsr.jpg"></a>Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi dalam rapat koordinasi dengan jajaran SKPD di lingkungan PU-PERA yang ada di wilayah DI Yogyakarya, Sabtu (13/12/2014) menyampaikan agar para pegawai di lingkungan PU-PERA untuk dapat bekerjasama lebih baik, serta lebih fokus dalam melangkah ke depan. Rapat yang sedianya dipimpin oleh Menteri PU-PERA ini dihadiri oleh Kepala Dinas PUPESDM DI Yogyakarta, Kadis PU di Kab/Kota di DI Yogyakarta serta Satker-Satker dilingkungan Cipta Karya. Dalam arahannya, Dirjen Cipta Karya memberikan arahan, motivasi dan solusi untuk kinerja Ditjen Cipta Karya lebih baik. "Pada intinya, kita harus lebih banyak bekerja, menyampaikan ide-ide besar dan merealisasikan program yang besar, kata Imam. Imam mengajak jajaran Kementerian PU-PERA didaerah harus menerapkan moto Bekerja Keras, Bergerak Cepat, Bertindak Tepat agar kebutuhan masyarakat dapat tercukupi secara maksimal. Misalnya, rencana kerja bidang upaya pencapaian target RPJMN 2015-2019 bidang Cipta Karya dinilai cukup berat. Namun Ditjen Cipta Karya optimistis dapat mencapai target yang dikenal dengan 100%-0%-100%. Karena itu perlu didorong optimalisasi perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan pengendalian, tutur Imam. Para Kepala Dinas PU Kabupaten/Kota dilingkungan DI Yogyakarta secara umum menyampaikan permasalahan terkait beberapa kegiatan yang mandek karena kurangnya koordinasi antara instansi di daerah dengan di pusat, dan mengenai kejelasan rencana kegiatan yang dibiayai oleh APBN. Permasalahan lain yang mengemuka adalah mengenai kelembagaan beberapa dinas PU yang strukturnya terdapat lingkup kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral, mengingat dengan adanya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) No 2 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota tak lagi bisa mengeluarkan izin tambang. Kewenangan tersebutn hanya ada di tingkat provinsi dan pemerintah pusat. Mengenai tata kelola sumber daya manusia, Imam menambahkan bahwa para pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian PU-PERA diharapkan tidak hanya menjadi orang yang bekerja di PU-PERA, tetapi menjadi insan PU-PERA. Orang yang hanya bekerja di PU-PERA hanya kerja dan menunggu. Sedangkan insan PU-PERA adalah orang yang tidak hanya bekerja, tapi ikut mengawasi, memperhatikan dan mencari solusi di lapangan, tutup Imam. (miko/ari)