Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengadakan workshop Penanganan Krisis Sosial Ekologis dalam Merespon Pembangunan Permukiman Hijau Skala Pulau di Jakarta, Selasa (23/12/2014). Acara ini merupakan bagian dari upaya Ditjen Cipta Karya mengembangka

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/01/jakstra-bsr.jpg"></a>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengadakan workshop Penanganan Krisis Sosial Ekologis dalam Merespon Pembangunan Permukiman Hijau Skala Pulau di Jakarta, Selasa (23/12/2014). Acara ini merupakan bagian dari upaya Ditjen Cipta Karya mengembangkan perencanaan hijau dan infrastruktur hijau dalam konteks pembangunan kota hijau. Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi mengatakan, pengembangan infrastruktur permukiman yang ramah lingkungan sangat penting peranannya dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Maka dari itu, Ditjen Cipta Karya mencanangkan target 100-0-100, yang berarti akses 100% terhadap air minum yang aman, 0% luas kawasan kumuh, dan akses 100% terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019. Dengan adanya ketersediaan infrastruktur permukiman yang hijau diharapkan dapat meningkatkan ketahanan kawasan permukiman terhadap krisis sosial ekologis. &nbsp; Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan adalah mempertahankan kelestarian lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, upaya<em>Green Planning</em>maupun<em>Green Infrastructure</em>, serta konservasi lingkungan perlu dilakukan dalam rangka untuk menciptakan pembangunan permukiman hijau. Salah satu tantangan dalam pembangunan permukiman hijau tersebut adalah upaya dalam mengatasi krisis sosial ekologis dan kebutuhan untuk merespon paradigma pembangunan permukiman hijau skala pulau. "Pendekatan kajian keberlanjutan pada skala wilayah pulau masih sedikit, oleh karena itu dengan pendekatan belajar bersama pada workshop ini diharapkan nantinya akan dapat melaksanakan program pembangunan dengan baik," jelas Imam. &nbsp; Kasubdit Kebijakan dan Strategi Direktorat Bina Program Ditjen Cipta Karya Edward Abdurrachman mengungkapkan, pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi perkotaan telah meningkatkan kebutuhan akan pelayanan infrastruktur air minum, sanitasi, dan permukiman di tanah air. Namun, pola konsumsi yang berlebihan yang melebihi kapasitas daya dukung lingkungan menjadi pemicu terjadinya degradasi kualitas lingkungan permukiman, seperti munculnya kemacetan, kumuh, banjir dan krisis infrastruktur lainnya. Sehingga perlu pertimbangan dalam kajian perencanaan dan pengembangan infrastruktur bidang permukiman, yaitu dengan pendekatan permukiman hijau. &nbsp; "Workshop ini bertujuan untuk mengenali integritas ekologis dari hierarki permukiman pada skala pulau, sebagai pembatas atau syarat yang harus dicapai oleh sebuah daur pengelolaan permukiman. Fokus kajian adalah dinamika krisis air pada skala pulau, dengan desa lokasi Pulau Bali dan Madura. Fokus kajian untuk Bali adalah pada tujuh wilayah yaitu Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan. Sedangkan fokus untuk pulau Madura adalah pada Kabupaten Sumenep dan Pamekasan sebagai kasus kajian sekunder," ujar Edward. &nbsp; Kegiatan ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas warga untuk memetakan persoalan krisis air tersebut, krisis dalam kinerja sistem-sistem pendukung wilayah hidup/permukiman dalam berbagai skala ruang, sebagai perumusan umpan balik bagi Direktorat Jenderal Cipta Karya. Keduanya diharapkan memberikan contoh praktik dari daur perencanaan hijau bagi penyediaan infrastruktur wilayah permukiman. &nbsp; Workshop ini dihadiri oleh unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Penataan Ruang, Kemendagri, Bappenas, Kementerian PU-Pera, serta Satuan Kerja Ditjen Cipta Karya di daerah. Turut hadir yaitu perwakilan masyarakat Bali dan Madura untuk menceritakan tantangan pembangunan permukiman di daerah masing-masing.(bns)