Pemerintah Indonesia diwakili Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) bersama Islamic Development Bank (IDB) melakukan Review Mission on Integrated Community Driven Development Project (ICDD) Phase III di kantor IDB, Jeddah, Saudi Arabia, 26-31 Desember 2014. Dalam review tersebut

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/01/icdd-4.jpg"></a>Pemerintah Indonesia diwakili Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) bersama Islamic Development Bank (IDB) melakukan Review Mission on Integrated Community Driven Development Project (ICDD) Phase III di kantor IDB, Jeddah, Saudi Arabia, 26-31 Desember 2014. Dalam review tersebut disepakati dimungkinkan dilakukannya replikasi ICDD-3 untuk kegiatan serupa di tahun 2015-2019. Selain itu kami juga membahas penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan dalam bentuk skema Neighborhood Development (ND), dan optimalisasi sisa dana dalam proyek ICCD Phase III (2015-2016) untuk mendukung pencapaian indikator kunci 100-0-100, kata PMU NCEP Perkotaan, Didiet A. Akhdiat. Tim beranggotakan Dwityo Akoro Soeranto (Kasubdit Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Bina Program), Didiet Arief Akhdiat (PMU NCEP Perkotaan), Usman Hermanto (PIU P2KP), dan Nur Hidayah (staf Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan). Menurut Didiet, kegiatan ini membawa misi antara lain, pertama, rapat teknis terkait review terhadap progress proyek ICCD Phase III. Kedua, penyampaian kebijakan Ditjen Cipta Karya Tahun 2015-2019 dengan indikator kunci 100-0-100 untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dalam waktu 5 tahun ke depan. Ketiga, rencana lanjutan proyek ICCD Phase IV. Terkait optimalisasi sisa dana ICDD-3, Kasubdit Kerjasama Luar Negeri Dwityo A. Soeranto, menambahkan Ditjen Cipta Karya mengusulkan untuk memanfaatkan sisa dana ICDD-3 berupa Standard Block Finance sebesar USD 32 juta untuk penanganan kumuh di perkotaan melalui Skema Neighborhood Development. Sedangkan sisa dana lainnya untuk kategori fasilitator dan Technical Assistance tetap dilanjutkan hingga berakhirnya pinjaman ICDD 3 tahun 2016 yang akan datang. Sementara terkait rencana lanjutan proyek ICCD Phase IV, Ditjen Cipta Karya merasa perlu melanjutkan kegiatan ini dan memasukkannya dalam Buku Biru Tahun 2015-2019 yang akan dipublikasikan oleh Bappenas. Untuk menyiapkan administrasi rencana lanjutan proyek ini, maka Ditjen Cipta Karya akan menyampaikan permohonan resmi kepada pihak IDB paling lambat pada Maret 2015. Bila itu bisa dilaksanakan, dan Bluebook 2015-2019 bisa diterbitkan tepat waktu, Dwityo memperkiraan waktu penandatanganan kerjasama bisa dilakukan pada Januari 2016, dan waktu efektif pelaksanaan proyek ICCD Phase IV mulai Juli 2016-Juni 2019. Artinya penyelesaian ICDD III dapat langsung dilanjutkan dengan ICDD IV tanpa jeda waktu, tambah Dwityo. Terkait dengan kebijakan Ditjen Cipta Karya Tahun 2015-2019 dengan indikator kunci 100-0-100, IDB sangat merespon positif dan mendukung kebijakan baru Ditjen Cipta Karya tersebut. Tantangannya adalah dengan tingginya target 100-0-100 tersebut, maka Ditjen Cipta Karya memerlukan dana yang besar dengan dana APBN yang hanya bisa membiayai sekitar 26% dari total pembiayaan seluruh program. Dengan adanya keterbatasan APBN untuk mendukung program 100-0-100 tersebut, maka Ditjen Cipta Karya berusaha menjajaki kesempatan bantuan dari luar negeri dalam bentuk pinjaman maupun hibah, termasuk dari pihak IDB. IDB akan mempertimbangkan usulan Ditjen Cipta Karya dalam menanggulangi permukiman tersebut, termasuk mendukung kegiatan lainnya seperti pengembangan air limbah dan persampahan skala kota tahun 2015-2019 yang akan datang. Peluang pembiayaan ini akan didiskusikan lebih lanjut oleh IDB bersama Kementerian PU-Pera dan Bappenas, demikian disampaikan Syedb Hassan Alsagoff, Task Team Leader ICDD-3. (DAS/bcr)