Pembangunan infrastruktur dasar permukiman yang digawangi Direktorat Jenderal Cipta Karya dimulai pada Tahun Anggaran 2015 ini menekankan pada peningkatan kualitas yang premium. Untuk itu dituntut aksi afirmatif pada fungsi Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan (Turbinlakwas) agar setia

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/02/konsinyasi1.jpg"></a>Pembangunan infrastruktur dasar permukiman yang digawangi Direktorat Jenderal Cipta Karya dimulai pada Tahun Anggaran 2015 ini menekankan pada peningkatan kualitas yang premium. Untuk itu dituntut aksi afirmatif pada fungsi Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan (Turbinlakwas) agar setiap pekerjaan dijamin secara teknis dan tidak kalah kualitasnya dengan yang dibangun Pemerintah Daerah. Hal itu ditekankan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Imam S. Ernawi, pada Konsinyasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan TA 2015 di Jakarta, Jumat (30/1/2015). Harus ada aksi afirmatif untuk meningkatkan kualitas, jangan hanya<em>project delivery as usual</em>. Sudah saatnya yang dikejar bukan angka-angka capaian saja namun harus perhatikan pelembagaan agar Pemda mandiri, ujar Imam. Imam mengungkapkan, peningkatan anggaran Ditjen Cipta Karya yang setiap tahun meningkat harus dibarengi dengan peningkatan Turbinlakwas dan kemandirian Pemda. Pada Tahun Anggaran 2015 ini Ditjen Cipta Karya memegang anggaran Rp19,6 Triliun setelah mendapatkan tambahan kompensasi pengurangan subsidi BBM. Dengan anggaran tersebut tahun ini Ditjen Cipta Karya mentargetkan capaian akses aman air minum 73%, akses sanitasi layak 64%, potensi sampah yang ditangani 81%, dan pengurangan kawasan permukiman kumuh 1.082 Ha. Untuk mencapai kualitas pekerjaan yang lebih baik, Imam menekankan perlunya standard hasil karya. Maksudnya, setiap kegiatan harus ada spesifikasi teknis yang dijadikan standard kualitas sebuah karya. Hasil pekerjaan Cipta Karya harus identik dengan kualitas yang baik. Jangan ada lagi ditemui hasil pembangunan yang kualitasnya buruk dan tidak tahan lama. Kita harus malu sebagai orang Pusat jika kualitas pekerjaannya kalah dibanding milik Pemda, tukas Imam. Dalam konsinyasi tersebut Ditjen Cipta Karya membentuk delapan<em>desk</em>yang akan merumuskan strategi untuk mencapai harapan di atas. Selain itu, output yang akan dihasilkan dari setiap<em>desk</em>adalah rencana pemaketan kegiatan, finalisasi struktur Satker, dan strategi pelaksanaan kegiatan TA 2015. Delapan desk itu antara lain peningkatan akses aman air minum, peningkatan akses air limbah, penanganan persampahan, penanganan kawasan permukiman kumuh, penanganan perbatasan, pemberdayaan masyarakat, serta penataan bangunan, bangunan gedung, dan kota hijau. Sedangkan<em>desk</em>lain untuk sektor administratif yaitu Struktur Organisasi dan Kesatkeran, dan Struktur Program dan Procuremment. (bcr)