Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam dana Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2015 di bidang infrastruktur permukiman senilai Rp5,4 triliun. Tambahan yang berasal dari kompensasi pengurangan subsidi BBM tersebut

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/02/rdp1.jpg"></a>Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam dana Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2015 di bidang infrastruktur permukiman senilai Rp5,4 triliun. Tambahan yang berasal dari kompensasi pengurangan subsidi BBM tersebut akan digunakan untuk enam program prioritas, salah satunya penanganan kawasan permukiman kumuh di perkotaan senilai Rp2,5 iliun. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Imam S. Ernawi, pada Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (4/2). Ditambah dengan dana sebesar Rp5,4 triliun tersebut, tahun ini Ditjen Cipta Karya mendapatkan alokasi APBN Perubahan total Rp19,6 triliun. Imam mengungkapkan, dengan alokasi tersebut pada tahun 2015 Ditjen Cipta Karya mentargetkan pengurangan kawasan permukiman kumuh seluas 1.479,29 Ha di 61 kabupaten/kota. Penanganan dilakukan melalui penyediaan infrastruktur berupa 3 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, 34 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kawasan, 60 Sanimas, 6 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), 92 lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu pola reduce, reuse, dan recycle (TPST) 3R , 104 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kawasan khusus, 10 SPAM Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Pelabuhan Perikanan Indonesia (PPI), dan penyehatan 1 PDAM. Lima program prioritas lainnya yang akan mendapatkan tambahan dana tersebut adalah peningkatan akses aman air minum, peningkatan akses sanitasi, penanganan pelayanan persampahan, penanganan perbatasan, serta terakhir penataan kota hijau, kota pusaka, dan kebun raya. Penanganan kawasan perbatasan dialokasikan sebesar Rp700 miliar untuk tujuh kawasan di empat provinsi. Pertama, Provinsi Kalimantan Barat di Entikong Kabupaten Sanggau, kawasan Aruk di Kabupaten Sambas, dan kawasan Nanga Badau Kabupaten Kapuas Hulu. Kedua, Provinsi Kalimantan Timur di Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu. Ketiga, Provinsi Kalimantan Utara di kawasan Sebatik Kabupaten Nunukan. Keempat, Provinsi NTT di kawasan Motain Kabupaten Belu, kawasan Motamasin di Kabupaten Malaka. Kelima, Provinsi Papua di kawasan perbatasan Skouw Kota Jayapura. Imam menambahkan, target RPJMN 2015-2019 yaitu peningkatan akses aman air minum 100%, penanganan kawasan permukiman kumuh 0%, dan akses sanitasi 100% memerlukan pendanaan besar. Namun kemampuan APBN untuk merealisasikannya dalam kurun lima tahun mendatang hanya sebesar Rp128 triliun. Kami memiliki strategi pelaksanaan antara lain prioritas program untuk mewujudkan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan pencapaian Standard Pelayanan Minimum (SPM) bidang Cipta Karya di daerah, sinergi pembangunan lintas sektor, program yang berkelanjutan dengan berbasis kualitas respon daerah, dan hasil kegiatan yang berkualitas, ungkapnya. Selain itu, sinergi kemitraan menjadi faktor kunci, antara lain dengan kementerian dan lembaga lain, serta masyarakat, swasta, asosiasi, perguruan tinggi yang sudah tergabung dalam Habiatat Agenda Partners Indonesia (HAPI). (bcr) &nbsp;