Komisi V DPR RI menyetujui program dan alokasi anggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun Anggaran 2015 untuk fungsi dan program masing-masing unit kerja Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk Ditjen Cipta Karya. Hal itu

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/02/rdp4.jpg"></a>Komisi V DPR RI menyetujui program dan alokasi anggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun Anggaran 2015 untuk fungsi dan program masing-masing unit kerja Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk Ditjen Cipta Karya. Hal itu diputuskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI dengan seluruh jajaran Eselon I Kementerian PUPR yang juga dihadiri seluruh balai di bidang jalan dan sumber daya air, Rabu (11/2) di Ruang Rapat Komisi V DPR RI Jakarta. APBPN-P TA 2015 Kementerian PUPR yang disetujui sebanyak Rp116,837 triliun, dengan pembagian untuk Ditjen Sumber Daya Air RP 30,562 triliun, Ditjen Bina Marga Rp56,974 triliun, Ditjen Cipta Karya RP19,612 triliun, Ditjen Penyediaan Perumahan Rp6,059 triliun, dan sisanya tersebar di tujuh unit Eselon I lainnya. Masing-masing unit kerja Eselon I Kementerian PUPR sepakat dengan Komisi V DPR RI untuk melakukan penyempurnaan program sesuai dengan saran dan usulan anggota Komisi V sebelum Rapat Kerja dengan Menteri PUPR, Kamis (12/2), untuk penetapan RAPBN-P TA 2015, ujar Wakil Ketua Komisi V Muhidin M. Said (F. Golkar) didampingi pimpinan lainnya seperti Ketua Komisi Fary Djami Francis (F. Gerindra), Michael Wattimena (F. Demokrat), dan Yudhi Widiana Aida (F. PKS). Pada kesematan sebelumnya saat diwawancarai media, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Imam S. Ernawi mengungkapkan tambahan alokasi dana untuk penataan kawasan kumuh tahun ini sebanyak Rp2 triliun, dari sebelumnya hanya Rp 2,5 triliun. Anggaran tersebut menurut Imam akan digunakan untuk menangani seluruh kawasan kumuh di Indonesia. Setiap kawasan bisa berbeda kebutuhan dananya karena tujuh aspek, yaitu lingkungan, drainase, sampah, limbah, air minum, kondisi bangunan, penanganan kebakaran," tandas Imam. Pemerintah, tambah dia, terlebih dulu akan membuat prioritas daerah mana yang harus segera ditata berdasarkan ketujuh aspek tersebut. Targetnya, satu kawasan selesai ditata dalam kurun waktu tiga tahun. Nah, agar penataan kawasan bisa selesai sesuai target, pemerintah daerah (Pemda) harus ikut turun tangan. "Kita membagi tugasnya, kawasan yang ditangani pusat mana, daerah mana," ucap Imam. Nantinya pembagian kawasan kumuh akan dibagi tiga yaitu kawasan kumuh berat, sedang, dan berat. Pemerintah pusat akan fokus menangani kawasan kumuh berat. Sedangkan Pemda menata kawasan kumuh ringan. Sementara kawasan kumuh sedang bisa dikerjakan Pemda dan pusat bersama-sama. "Sekarang sudah dalam penilaian. Pemda sudah punya klasifikasi mana kawasan berat, sedang, ringan," pungkas Imam. (bcr/berbagai sumber)