Dalam mencapai target universal akses air minum 100% tahun 2019, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, diantaranya gap pembiayaan, belum terkendalinya tingkat kebocoran, serta masih tingginyaidle capacitykhususnya pada daerah layanan yang sud

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/02/lokakarya-bsr.jpg"></a>Dalam mencapai target universal akses air minum 100% tahun 2019, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, diantaranya gap pembiayaan, belum terkendalinya tingkat kebocoran, serta masih tingginya<em>idle capacity</em>khususnya pada daerah layanan yang sudah memiliki unit produksi, masih. Selain itu pelayanan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), belum menjadi prioritas bagi pemerintah daerah maupun PDAM. Hal tersebut diungkapkan oleh Plt. Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Antonius Budiono dalam Lokakarya Penyiapan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN Tahun 2015, di Bidakara, Jakarta, Rabu (11/02/2014). "Menjawab tantangan tersebut, sebagai upaya mengatasi permasalahan yang ada, salah satunya melalui pelaksanaan Program Hibah Air Minum. Program Hibah ini, ditujukan sebagai insentif kepada pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan infrastruktur pelayanan air minum di daerahnya masing-masing," ungkap Antonius. Program Hibah Air Minum APBN Tahun 2015, merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan murni APBN TA. 2015. Kedepannya, Program hibah ini direncanakan sebagai pengganti Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Minum yang dirasakan kurang efektif pelaksanaannya. Inisiatif ini dilaksanakan setelah mempertimbangkan evaluasi kinerja pelaksanaan Program Hibah Air minum, yang lebih efektif dibandingkan dengan kinerja pelaksanaan DAK Air Minum. Sebagai perbandingan, pada periode tahun 2010-2012 Program Hibah Air Minum dengan alokasi dana Rp. 199 Miliar mampu membangun 77 Ribu Sambungan Rumah (SR), sedangkan DAK Air Minum dengan alokasi dana Rp. 400 Miliar hanya membangun 105 ribu SR. Pada TA 2015 ini, Pemerintah pusat melalui Bappenas dan Kementerian Keuangan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 500 Miliar untuk pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN ini. Dengan pemanfaatan alokasi anggaran ini, diharapkan akan terbangun sekitar 147 Ribu (SR) air minum baru, sebagai<em>output</em>dari pelaksanaan kegiatan. Pemerintah daerah yang diprioritaskan sebagai calon penerima Program Hibah Air Minum APBN tahun 2015 ini adalah kabupaten/kota yang telah memiliki kinerja baik, dari aspek teknis maupun dukungan pembiayaan dalam pelaksanaan program Hibah Air Minum pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun mekanisme pelaksanaannya, masih mengikuti pelaksanaan yang telah dilakukan pada program Hibah Air Minum bantuan Pemerintah Australia. Antonius mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik, dari Bappenas dan Kementerian Keuangan serta Department for Foreign Affairs and Trade (DFAT), Australia, yang telah memberikan dukungannya secara penuh dalam penyiapan Program Hibah ini untuk mencapai target universal akses 100% layanan air minum. "Melalui kegiatan ini kami sangat mengharapkan dukungan dari lintas kementerian dan instansi terkait di daerah, untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program hibah ini guna mengoptimalkan pelayanan Bidang Air Minum bagi masyarakat Indonesia," tutup Antonius. Hadir pada lokakarya ini Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas, Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, DJPK, Kemenkeu, Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas serta Direktur Pengembangan Air Minum,DJCK, sedangkan dari pemerintah daerah dihadiri oleh Ketua DPRD, Kepala Bappeda dan Direktur PDAM dari 88 Kabupaten/kota yang diundang pada lokakarya ini.(ari/Chandra RP Situmorang)