Satker Randal Provinsi Aceh melaksanakanFocus Group Discussion(FGD) II mengenai Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gerakan 100-0-100 Bidang Cipta Karya Provinsi Aceh periode 2015-2019, di Banda Aceh, Kamis (08/09/2016). FGD II yang dilaksanakan secara bersamaan dengan workshop DAK bidang Ai

Satker Randal Provinsi Aceh melaksanakan<em>Focus Group Discussion</em>(FGD) II mengenai Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gerakan 100-0-100 Bidang Cipta Karya Provinsi Aceh periode 2015-2019, di Banda Aceh, Kamis (08/09/2016). <p style="text-align: justify;">FGD II yang dilaksanakan secara bersamaan dengan workshop DAK bidang Air Minum dan Sanitasi ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Cipta Karya Provinsi Aceh, Hanan Fachrizal. Dalam acara ini turut mengundang seluruh PU Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota beserta Satker Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya.</p> <p style="text-align: justify;">Tujuan dilaksanakan FGD tahap II penyusunan RAD yaitu untuk merumuskan sasaran kinerja dan kerangka pendanaan kabupaten/kota yang bersumber dari RPIJM. Dengan substansi yang harus dipersiapkan meliputihasil kajian kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur di tingkat nasional dan daerah, Analisa keselarasan kebijakan dan strategi, rumusan arah kebijakan dan strategi, identifikasi kebutuhan dan baseline (data dasar, data capaian, data kondisi infrastruktur, data kelembagaan, data perencanaan, data pengendalian, data evaluasi), dan kerangka regulasi dan kelembagaan.</p> <p style="text-align: justify;">Hanan mengungkapkan,<em>Output</em>yang dihasilkan dari FGD tahap II ini meliputi matriks target kinerja yang berisi rencana kinerja pembangunan infrastruktur permukiman hingga tahun 2019, matriks kerangka pembiayaan berupa rincian perhitungan prakiraan maju, matriks kerangka regulasi dalam mendukung perncapaian target, dan matriks kerangka kelembagaan.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara, Kasatker Randal Aceh Sauji RA mengungkapkan, dalam menyepakati target pencapaian Gerakan 100-0-100 sekiranya digunakan skenario realistis yang diambil berdasarkan fiskal keuangan daerah, dan kondisi eksisting masing-masing sektor, serta mengambil target-target pada dokumen RPIJMD dan RPIJM Kabupaten/Kota. Hal ini mengingat GAP yang terlalu besar berdasarkan target 100-0-100, tegas Sauji. (dsm-randalaceh/ari)</p>